Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD Usul TV Kabel Dikenai Pajak

A+
A-
3
A+
A-
3
Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD Usul TV Kabel Dikenai Pajak

Ilustrasi.

SAMARINDA, DDTCNews—Guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Kalimantan Timur mengusulkan sumber pendapatan daerah baru di antaranya pajak atas TV berlangganan (tv kabel).

Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Jahidin menilai pajak dari TV berlangganan memiliki potensi yang cukup besar. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah bisa membuat regulasi terkait pajak daerah atas TV berlangganan tersebut.

“Saya sudah sampaikan ke KPID dan mereka menyambut baik. Nanti, akan menjadwalkan agenda pertemuan dengan biro hukum Pemprov Kaltim guna membicarakan payung hukum pajak tv berlangganan,” katanya, dikutip Jumat (15/5/2020).

Baca Juga: Urus Keringanan Pajak Kendaraan! Nomor Antrean Perlu Diambil Online

Jahidin menambahkan potensi pajak tv kabel jangan dipandang sebelah mata. Menurutnya, jumlah pelanggan tv kabel saat ini sudah mencapai ribuan, dan seluruhnya rutin membayar iuran setiap bulan.

Politikus PKB itu mengaku pemungutan pajak daerah terhadap tv kabel sebenarnya sudah lama diwacanakan. Namun sampai dengan saat ini, wacana tersebut belum ditindaklanjuti secara serius.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemungutan pajak tv kabel harus juga dibarengi dengan kemudahan pelayanan dari pemerintah kepada operator tv kabel, seperti perizinan atau hal lain sebagainya.

Baca Juga: Setoran Pajak Hilang Rp30 Miliar, Tempat Hiburan Bakal Dibuka Kembali

Dilansir dari Koran Kaltim, Jahidin juga meyakini pungutan pajak itu akan menguntungkan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun operator tv kabel dan konsumen karena regulasi juga bakal mengatur tentang perlindungan dan pengaduan konsumen.

Saat ini terdapat 16 jenis pajak daerah. Dari jumlah itu, lima jenis pajak daerah di antaranya merupakan jatah pemprov, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak rokok.

Sementara 11 jenis pajak daerah menjadi jatah pemerintah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bulan logam bebatuan, air tanah.

Baca Juga: Cegah Kebocoran Setoran Pajak, Pemkot Ini Gandeng KPK

Lalu pajak parkir, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (rig)

Topik : pajak daerah, tv kabel, tv berlangganan, pendapatan asli daerah, kalimantan timur, DPRD
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 02 Juli 2020 | 16:32 WIB
KOTA MALANG
Kamis, 02 Juli 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (5)
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:13 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kamis, 02 Juli 2020 | 13:48 WIB
PROVINSI BANTEN
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL