Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Genjot Ekspor Sarang Walet, Begini Program Ditjen Peternakan

A+
A-
0
A+
A-
0
Genjot Ekspor Sarang Walet, Begini Program Ditjen Peternakan

Ilustrasi. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews -- Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berkomitmen akan meningkatkan kegiatan ekspor sarang burung walet (SBW). Salah satu strategi yang diupayakan adalah dengan memberi insentif pajak daerah pada pelaku ekspor SBW.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah mengklaim Indonesia hingga kini masih menjadi penghasil SBW terbesar terbesar di dunia.

Ia menyebut SBW asal Indonesia menguasai pangsa pasar dunia sekitar 70%. "Produksi ekspor SBW ini cukup positif dalam 2 tahun terakhir. Akan tetapi, tetap perlu ditingkatkan kembali," ujar Nasrullah, Selasa, 11/05/2021

Baca Juga: Pemda Klaim Layanan Online Bikin Setoran Pajak Restoran Optimal

Pada 2019, lanjut Nasrullah, volume ekspor SBW mencapai 1.259 ton dengan nilai sekitar Rp5,07 triliun. Selanjutnya, pada 2020 volume ekspor SBW mengalami peningkatan menjadi 1.319 ton dengan nilai Rp7,83 triliun.

Nasrullah kemudian menjelaskan beberapa strategi Ditjen PKH dalam meningkatkan ekspor SBW. Strategi tersebut di antaranya dengan memperbanyak rumah walet di daerah pesisir dan wilayah potensial lainnya.

Ditjen PKH juga akan mengupayakan pengembangan unit usaha pembersihan dan pengolahan SBW. Adapun saat ini baru ada 78 unit usaha pembersihan dan pengelolaan SBW yang memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner (NKV).

Baca Juga: Mudahkan Wajib Pajak, Bayar PBB-P2 dan BPHTB Kini Bisa Secara Online

Untuk itu, akan diupayakan pendampingan agar lebih banyak unit usaha pembersihan dan pengelolaan sarang burung yang memiliki sertifikat NKV. Nasrullah menyebut Ditjen PKH juga akan berupaya menyusun standar nasional Indonesia (SNI) pada produk SBW.

Strategi selanjutnya adalah meningkatkan registrasi rumah walet di daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda). Koordinasi dengan pemda juga dilakukan dengan mengupayakan pemberian insentif terhadap pelaku ekspor SBW melalui penurunan pajak daerah.

Lalu, memperkuat diplomasi dengan China untuk meningkatkan volume ekspor dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pasalnya, China menjadi pasar terbesar ekspor SBW Indonesia, baik secara langsung maupun melalui Malaysia, Vietnam dan Hongkong.

Baca Juga: Tunggakan Pajak PBB di Jakarta Meningkat, Tembus Rp9 Triliun

"Dan yang terpenting akan ditingkatkan penguatan regulasi ekspor SBW berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Selain itu, ditingkatkan juga promosi SBW antara lain melalui upaya bisnis matching dan koordinasi dengan atase pertanian dan atase perdagangan," papar Nasrullah.

Seperti dilansir katantt.com, Nasrullah mengatakan Kementan juga telah menindaklanjuti permasalahan yang ada dalam proses ekspor SBW ke China. Misalnya, dengan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang dituntut General Administration of Customs China (GACC).

Pajak SBW merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pajak ini menyasar kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan SBW. Tarifnya maksimal 10%. Namun, besar kecilnya tarif itu ditentukan pemda. Simak “Apa Itu Pajak Sarang Burung Walet?” (Bsi)

Baca Juga: Masih Terdampak Pandemi, Pengusaha Waralaba Minta Relaksasi Pajak

Topik : sarang burung walet, insentif, ekspor, pajak daerah
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 22 Juni 2021 | 14:17 WIB
KABUPATEN PATI
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA