Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Gara-Gara Soal Pajak, Italia Berpotensi Keluar Dari Uni Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Gara-Gara Soal Pajak, Italia Berpotensi Keluar Dari Uni Eropa

Ilustrasi. (DDTCNews)

BOLOGNA, DDTCNews—Harmonisasi kebijakan pajak antarnegara anggota Uni Eropa yang belum tercapai berpotensi membuat beberapa negara seperti Italia keluar dari kawasan atau zona euro.

Gianmarco Monsellato, pakar kebijakan pajak dari Deloitte, mengatakan pandemi Covid-19 menimbulkan sentimen perpecahan di antara negara anggota Uni Eropa. Mereka mencurigai konsentrasi pendapatan pajak hanya tertuju di beberapa negara saja.

Menurutnya, rasa curiga itu muncul lantaran hingga saat ini belum ada harmonisasi kebijakan pajak antarnegara anggota. Alhasil, persaingan pajak antar negara anggota tidak terhindari demi mengamankan penerimaan domestik.

Baca Juga: Masih Pandemi, Kenaikan Tarif Cukai Minuman Berpemanis Ditunda

"Jika ini dibiarkan maka negara seperti Italia akan mengatakan 'Kita selalu kalah dalam persaingan pajak dan satu-satunya cara mengimbanginya adalah dengan meninggalkan euro'," kata Monsellato, Jumat (21/8/2020).

Sementara itu, pengamat pajak dari Johns Hopkins University Bologna, Erik Jones menilai iklim politik di Italia dalam beberapa waktu terakhir ini kental dengan nuansa anti-Eropa lantaran kurangnya solidaritas Uni Eropa dalam menghadapi pandemi.

Melalui jajak pendapat terakhir, separuh orang Italia mendukung negaranya keluar dari Uni Eropa. Hal tersebut lantas menjadi salah satu agenda politik di parlemen untuk mengeluarkan Italia dari keanggotaan Uni Eropa.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ingin Uni Eropa Pimpin Solusi Pajak Digital

Peneliti dari LSM kebijakan ekonomi Bruegel, Niclas Frederic Poitiers memaparkan salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan perpajakan untuk korporasi yang berbeda-beda di antara negara anggota Uni Eropa.

"Perpajakan untuk perusahaan telah menjadi topik yang memecah belah Uni Eropa. Pada beberapa kasus, negara-negara Eropa Selatan menyalahkan Belanda untuk kebijakan pajak korporasi," tuturnya.

Seperti dilansir Law 360, salah satu kendala harmonisasi kebijakan pajak adalah syarat untuk mengubah kode hukum pajak negara anggota harus dilakukan melalui skema voting yang disetujui oleh semua anggota alias mufakat suara bulat.

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata Kelautan, PPN Jasa Sewa Kapal Pesiar Dihapus

Syarat tersebut kemudian dimanfaatkan sekelompok kecil negara untuk memblokir setiap rencana kebijakan harmonisasi kebijakan pajak. Contoh nyata terjadi pada tahun lalu terkait dengan pajak layanan digital Uni Eropa yang gagal dicapai kesepakatan. (rig)

Topik : italia, harmonisasi kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 19 Februari 2021 | 15:00 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 19 Februari 2021 | 14:00 WIB
VIETNAM
Jum'at, 19 Februari 2021 | 11:45 WIB
SELANDIA BARU
Jum'at, 19 Februari 2021 | 10:36 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:20 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 10:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 01 Maret 2021 | 17:49 WIB
PMK 20/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 17:31 WIB
PMK 18/2021
Senin, 01 Maret 2021 | 17:15 WIB
KOTA MATARAM