FILIPINA

Gara-Gara Beri Insentif, Penerimaan Perpajakan Mei 2020 Anjlok 50%

Dian Kurniati | Rabu, 17 Juni 2020 | 13:06 WIB
Gara-Gara Beri Insentif, Penerimaan Perpajakan Mei 2020 Anjlok 50%

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—Kementerian Keuangan Filipina memperkirakan penerimaan perpajakan pada Mei 2020 anjlok 50% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu karena pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Carlos Dominguez menyebut kinerja otoritas pajak (Bureau of Internal Revenue/BIR) dan Biro Pabean (Bureau of Customs/BOC) pada Mei sangat buruk karena geliat sektor usaha yang lesu dan kebijakan karantina.

"Penerimaan perpajakan BIR dan BOC pada Mei bakal sekitar 50% lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, dan lagi-lagi itu karena lockdown," katanya dalam konferensi pers dikutip Rabu (17/6/2020).

Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Meski begitu, lanjut Dominguez, belum menyampaikan angka penerimaan lantaran tersebut lantaran masih dilakukan validasi data. Dia berjanji mengumumkan realisasi penerimaan perpajakan riil kepada publik dalam waktu dekat ini.

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan perpajakan pada Mei 2019 mencapai P263 miliar atau setara dengan Rp74,4 triliun. Angka itu berasal dari setoran pajak P204,8 miliar dan penerimaan kepabeanan P58,2 miliar.

Jika merujuk data tersebut, penerimaan perpajakan Mei 2020 diperkirakan hanya sekitar P132 miliar atau setara dengan Rp37 triliun apabila merujuk prediksi Menteri Keuangan Filipina bahwa penerimaan perpajakan Mei anjlok 50%.

Baca Juga:
Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Selain faktor ekonomi dan lockdown, penerimaan pajak yang rendah juga disebabkan adanya kebijakan perpanjangan tenggat waktu pembayaran pajak penghasilan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk insentif pemerintah.

"Untuk itu, kami berharap untuk mengejar ketinggalan pada batas waktu yang akan jatuh pada akhir bulan ini. Kami berharap bisa memungut pajak yang jatuh tempo dari pendapatan tahun lalu," ujar Dominguez dilansir dari Philstar.

BIR sebelumnya telah memperpanjang batas waktu penyampaian SPT dan pembayaran pajak penghasilan guna meringankan beban wajib pajak. Hingga saat ini, kedua kewajiban tersebut sudah diperpanjang keempat kalinya, menjadi 30 Juni 2020. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya