Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Gandeng BPD Banten, Kini Bayar Pajak Bisa Lewat Mesin EDC

2
2

Ilustrasi.

SERANG, DDTCNews – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersinergi dengan Bank Pembangunan Daerah Banten untuk mengembangkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Direktur Utama BPD Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan setiap wajib pajak akan semakin mudah dalam menunaikan kewajiban pembayaran PKB dan BBNKB secara nontunai, baik menggunakan automated teller machine (ATM) maupun electronic data capture (EDC).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapenda yang telah mempercayai BPD Banten dalam membantu mempermudah pembayaran PKB dan BBNKB melalui mesin ATM dan EDC yang telah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Samsat di seluruh gerai Samsat,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (27/9/2018).

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Dalam penerapannya, BPD Banten akan berkoordinasi dengan tim pembina Samsat Provinsi Banten terkait layanan pembayaran PKB dan BBNKB nontunai. Tak hanya itu, BPD Banten juga akan menyosialisasikan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mesin ATM dan EDC.

BPD Banten juga telah meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perbankan guna mendorong penerimaan daerah dari segala sektornya. Optimalisasi layanan ini meliputi akses layanan perbankan bagi masyarakat Banten.

Hingga September 2018, BPD Banten telah memiliki 26 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 11 payment point, 142 ATM dan 5 Smartvan yang mampu melayani setiap nasabah di berbagai sudut wilayah.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Ke depannya, BPD Banten akan terus mengembangkan sistem pembayaran nontunai menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Upaya ini untuk memberi kenyamanan dan kepuasan kepada seluruh masyarakat.

“Kami harap sinergi ini berjalan baik, semakin berinovasi dan mampu menjadi acuan bagi pengembangan fitur transaksi pembayaran yang memberi kenyamanan lebih kepada nasabah maupun masyarakat lain dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak,” tuturnya.

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapenda yang telah mempercayai BPD Banten dalam membantu mempermudah pembayaran PKB dan BBNKB melalui mesin ATM dan EDC yang telah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Samsat di seluruh gerai Samsat,” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (27/9/2018).

Baca Juga: Tak Gubris Tapping Box, Wajib Pajak Ditindak

Dalam penerapannya, BPD Banten akan berkoordinasi dengan tim pembina Samsat Provinsi Banten terkait layanan pembayaran PKB dan BBNKB nontunai. Tak hanya itu, BPD Banten juga akan menyosialisasikan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mesin ATM dan EDC.

BPD Banten juga telah meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan perbankan guna mendorong penerimaan daerah dari segala sektornya. Optimalisasi layanan ini meliputi akses layanan perbankan bagi masyarakat Banten.

Hingga September 2018, BPD Banten telah memiliki 26 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, 4 kantor kas, 11 payment point, 142 ATM dan 5 Smartvan yang mampu melayani setiap nasabah di berbagai sudut wilayah.

Baca Juga: Baru Beberapa Hari, Pemutihan Pajak Raup Rp6,7 Miliar

Ke depannya, BPD Banten akan terus mengembangkan sistem pembayaran nontunai menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Upaya ini untuk memberi kenyamanan dan kepuasan kepada seluruh masyarakat.

“Kami harap sinergi ini berjalan baik, semakin berinovasi dan mampu menjadi acuan bagi pengembangan fitur transaksi pembayaran yang memberi kenyamanan lebih kepada nasabah maupun masyarakat lain dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak,” tuturnya.

Baca Juga: Mangkir Pajak, 32 Reklame Ditutup Paksa
Topik : pajak daerah, Banten, ATM, EDC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH