Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Gali Sumber Baru Pendapatan Asli Daerah, Warga Negara Asing Dibidik

A+
A-
1
A+
A-
1
Gali Sumber Baru Pendapatan Asli Daerah, Warga Negara Asing Dibidik

Ilustrasi. Wisatawan mancanegara membawa papan selancar di Pantai Canggu, Badung, Bali, Kamis (27/8/2020). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww.
 

DENPASAR, DDTCNews – Pemprov Bali tengah menyusun kebijakan untuk menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang baru.

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah perlu mencari sumber PAD baru untuk menopang anggaran daerah. Pasalnya, penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sudah maksimal.

"Saya setuju dengan masukan seluruh fraksi untuk peningkatan PAD Bali dari sumber lain yang berpotensi. Ini karena PAD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor sudah maksimal tidak bisa lagi didorong-dorong, tidak lagi bisa dipaksa-paksa," katanya, dikutip dari laman resmi Pemprov Bali, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga: Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Dia menyebutkan sumber PAD baru yang potensial berasal dari lalu lintas turis mancanegara dan barang yang masuk ke Bali. Untuk menggali potensi PAD dari turis asing, setidaknya ada tiga strategi utama.

Pertama, saat kegiatan pariwisata sudah bisa dibuka secara bertahap, pemerintah akan menerapkan pungutan sukarela dari turis asing yang masuk ke Bali. Dia menyebutkan rancangan aturan tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri.

"Saat ini aplikasinya pun sudah disiapkan secara digital, agar wisatawan yang akan ke Bali bisa mengisi data sesuai aplikasi dan berkontribusi secara sukarela," ungkapnya.

Baca Juga: Awas Antrian Membeludak, Setoran PBB Baru Terkumpul 34% dari Target

Kedua, kebijakan menyasar warga negara asing (WNA) yang memilih bermukim dan menjalankan usaha di Bali. Pemerintah akan melakukan pendataan dan pemetaan wilayah untuk menghitung berapa banyak WNA yang menjalankan bisnis agar bisa menjadi potensi PAD baru.

Ketiga, adalah menjadikan Bali sebagai hub kegiatan ekspor regional. Selama ini, barang pangan dan kerajinan rakyat dari berbagai daerah diekspor melalui Bali dan tidak dipungut pajak dan retribusi daerah.

"Saya sudah berdiskusi dengan berbagai instansi terkait. Ini bisa menjadi salah satu potensi untuk dikelola sebagai sumber PAD," terangnya.

Baca Juga: Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Selain itu, dia mendorong masyarakat Bali untuk mengambil peran yang lebih banyak dalam kegiatan pariwisata Bali. Menurutnya, perkembangan digital membuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata semakin tergerus.

Oleh karena itu, pemprov juga akan mengatur digitalisasi pariwisata agar kapitalisasi kegiatan pariwisata tetap beredar di wilayah Bali.

“Kami akan keluarkan kebijakan Perda mengenai standar penyelenggaraan pariwisata berbasis budaya Bali yang didalamnya termasuk mengatur digitalisasi pariwisata dengan portal satu pintu pariwisata Bali. Ini juga akan jadi sumber PAD baru," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Topik : pajak daerah, PAD, pariwisata, turis, warga negara asing, Provinsi Bali

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 Juli 2021 | 10:30 WIB
KOTA CIMAHI

Segera Urus! Pemutihan Tunggakan PBB-P2 Berlaku Hingga 31 Agustus

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:30 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Siap-Siap! Pemutihan Pajak untuk Warga Jabar Diadakan Kembali

Kamis, 22 Juli 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pusat Perbelanjaan Butuh Relaksasi Pajak Daerah

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP