Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

FTA Sebut Representasi Perempuan dalam Otoritas Pajak Masih Minim

A+
A-
0
A+
A-
0
FTA Sebut Representasi Perempuan dalam Otoritas Pajak Masih Minim

Tampilan awal laporan FTA. (foto: hasil tangkapan layar)

PARIS, DDTCNews – Forum on Tax Administration (FTA) Gender Balance Network meluncurkan laporan baru yang berjudul Advancing Gender Balance in the Workforce: A Collective Responsibility.

Dalam laporan tersebut, FTA menyoroti minimnya representasi perempuan pada jabatan-jabatan tinggi di berbagai institusi otoritas pajak anggota FTA. Laporan ini secara khusus mengusung pendekatan dan kebijakan yang bisa diadopsi oleh otoritas pajak anggota FTA guna meningkatkan kesetaraan gender pada institusi otoritas pajak.

"Kebijakan-kebijakan di berbagai negara yang tertuang pada laporan ini menekankan urgensi untuk segera menindaklanjuti ketimpangan yang dialami oleh perempuan," ujar Komisioner Inland Revenue New Zealand Naomi Ferguson pada keterangan resmi, dikutip Rabu (18/11/2020).

Baca Juga: Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Laporan tersebut terbagi dalam lima bab yang masing-masing membahas antara lain tentang produk legislasi dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender, praktik-praktik kerja yang menjamin keterlibatan laki-laki dan perempuan.

Kemudian, perkembangan rencana aksi untuk menjembatani kesenjangan, strategi komunikasi yang diterapkan guna mendorong kesetaraan gender, dan inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk mendorong perekrutan dan pengembangan perempuan pada institusi otoritas pajak.

Contoh-contoh kebijakan dalam kelima bab pada laporan tersebut diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi institusi-institusi otoritas pajak di berbagai negara untuk mendorong kesetaraan gender sesuai dengan konteks budaya di negara masing-masing.

Baca Juga: Relaksasi Pajak Inggris Dipandang Berisiko Perburuk Inflasi

Sementara itu, Wakil Direktur Center for Tax Policy and Administration OECD Grace Perez-Navarro menilai kesetaraan gender dan dukungan terhadap partisipasi perempuan bisa menciptakan ekonomi yang lebih kuat, produktif, dan inklusif.

"FTA Gender Balance Network memiliki peran penting untuk mendorong kesetaraan gender di dalam institusi otoritas pajak melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program," ujarnya.

Untuk diketahui, FTA Gender Balance Network dibentuk pada Maret 2019 melalui FTA Plenary yang diselenggarakan di Santiago, Chile. Adapun FTA Gender Balance Network dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesetaraan gender pada anggota FTA. (rig)

Baca Juga: Kebijakan Pajak Inggris Ancam Stabilitas, Bank Sentral Intervensi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : prancis, FTA, otoritas pajak, kesetaraan gender, perempuan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 12:00 WIB
SPANYOL

Negara Ini Pangkas Tarif Pajak, Penerimaan yang Hilang Capai Rp149 T

Rabu, 21 September 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sekjen PBB Kembali Dorong Pengenaan Windfall Tax Atas Perusahaan Migas

Rabu, 21 September 2022 | 13:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Pengumuman! Waktu Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung Diperpanjang

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya