Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Fintech Rambah Layanan Akuntansi & Perpajakan

A+
A-
2
A+
A-
2

Kepala Group Inovasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono (kanan) saat memberikan paparan. 

JAKARTA, DDTCNews – Inovasi keuangan digital berkembang pesat dalam satu tahun terakhir. Jasa akuntansi dan perpajakan mulai menjadi garapan pelaku usaha di ranah digital.

Kepala Group Inovasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Triyono mengatakan terdapat 48 financial technology (fintech) yang tercatat di OJK. Sebagian besar masih bergerak di layanan pembiayaan keuangan. Namun, sudah ada fintech yang mulai merambah ke layanan akuntansi dan perpajakan.

“Tidak semua permohonan fintech itu peer to peer lending. Kalau bicara universe-nya itu banyak sekali. Ini yang banyak lolos dari perhatian kita,” katanya di ruang pers OJK, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Rilis Laporan Terbaru, DDTC Ulas Penguatan Peran Ombudsman Perpajakan

Triyono kemudian menjelaskan OJK membuat pemetaan terkait model bisnis dari layanan keuangan digital. Sebagian besar masih didominasi model bisnis agregator dengan 15 pelaku usaha yang tercatat di OJK.

Dalam perkembangan terkini, pemetaan model bisnis terus bertambah. Layanan keuangan digital yang masuk dalam klasifikasi baru OJK antara lain akuntansi dan perpajakan, financing agent, dan project financing. Khusus untuk layanan akuntansi dan perpajakan, satu fintech sudah terdaftar dengan layanan berbasis internet 'Jurnal'.

“Banyak model bisnis yang menarik untuk dibicarakan, misal blockchain. Ada juga cloud accounting untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, kita buat kluster model bisnis,” paparnya.

Baca Juga: Soal Perkembangan Terbaru Omnibus Law Perpajakan, Ini Kata Sri Mulyani

Dia menambahkan, langkah OJK dalam membentuk klasifikasi atau kluster berdasarkan model bisnis dimaksudkan agar bisa melakukan mitigasi risiko dari inovasi yang dilakukan pada sektor keuangan digital.

Selama ini, risiko terbesar masih berkutat pada sektor pembiayaan. Sementara itu, layanan jasa keuangan seperti akuntansi dan perpajakan menitikberatkan pada risiko keamanan data pengguna.

“Komitmen sudah dilakukan OJK untuk memasukkan layanan jasa keuangan digital dalam skema perlindungan konsumen. Perlindungan dengan regulasi dan kita juga secara rutin kumpulkan pada pemain fintech untuk ditingkatkan pengetahuannya terkait perlindungan konsumen,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Soal Rencana Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Pajak

“Tidak semua permohonan fintech itu peer to peer lending. Kalau bicara universe-nya itu banyak sekali. Ini yang banyak lolos dari perhatian kita,” katanya di ruang pers OJK, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Rilis Laporan Terbaru, DDTC Ulas Penguatan Peran Ombudsman Perpajakan

Triyono kemudian menjelaskan OJK membuat pemetaan terkait model bisnis dari layanan keuangan digital. Sebagian besar masih didominasi model bisnis agregator dengan 15 pelaku usaha yang tercatat di OJK.

Dalam perkembangan terkini, pemetaan model bisnis terus bertambah. Layanan keuangan digital yang masuk dalam klasifikasi baru OJK antara lain akuntansi dan perpajakan, financing agent, dan project financing. Khusus untuk layanan akuntansi dan perpajakan, satu fintech sudah terdaftar dengan layanan berbasis internet 'Jurnal'.

“Banyak model bisnis yang menarik untuk dibicarakan, misal blockchain. Ada juga cloud accounting untuk membantu dalam menyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, kita buat kluster model bisnis,” paparnya.

Baca Juga: Soal Perkembangan Terbaru Omnibus Law Perpajakan, Ini Kata Sri Mulyani

Dia menambahkan, langkah OJK dalam membentuk klasifikasi atau kluster berdasarkan model bisnis dimaksudkan agar bisa melakukan mitigasi risiko dari inovasi yang dilakukan pada sektor keuangan digital.

Selama ini, risiko terbesar masih berkutat pada sektor pembiayaan. Sementara itu, layanan jasa keuangan seperti akuntansi dan perpajakan menitikberatkan pada risiko keamanan data pengguna.

“Komitmen sudah dilakukan OJK untuk memasukkan layanan jasa keuangan digital dalam skema perlindungan konsumen. Perlindungan dengan regulasi dan kita juga secara rutin kumpulkan pada pemain fintech untuk ditingkatkan pengetahuannya terkait perlindungan konsumen,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Soal Rencana Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Pajak
Topik : fintech, akuntansi, perpajakan, OJK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI