Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ekstensifikasi WP OP Jadi Kunci Peningkatan Tax Ratio

0
0

Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya (kedua dari kanan) dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Tax Ratio di Tengah Ketidakpastian Global’. (DDTCNews)

TANGERANG SELATAN, DDTCNews – Kontribusi wajib pajak orang pribadi dalam struktur penerimaan pajak masih terbilang minim ketimbang setoran pajak badan. Peningkatan penerimaan dari wajib pajak orang pribadi disebut menjadi kunci untuk meningkatkan tax ratio dalam jangka panjang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya dalam diskusi bertajuk 'Prospek Tax Ratio di tengah Ketidakpastian Global’. Ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi menjadi syarat utama agar tax ratio naik lebih dari posisi sekarang 10%.

“Wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan jumlah sehingga menjadi penopang utama penerimaan,” katanya di Kampus PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

Lebih lanjut dia menerangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang tercatat dalam administrasi pajak sejumlah 39,2 juta. Dengan kata lain, jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut baru 14,9% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bila dibedah lebih jauh, dari angka 39,2 juta wajib pajak tersebut, hanya 16,2 juta wajib pajak orang pribadi yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sekitar 50% dari jumlah tersebut menyandang predikat nihil dalam laporan SPT.

“Jumlah WP OP itu masih kecil. Pemerintah harus mendorong ekstensifikasi sektor ini dengan memperluas NPWP untuk orang pribadi,” paparnya.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Menurutnya, selain memperluas basis pajak orang pribadi, kemudahan dalam aspek administrasi menjadi poin krusial. Hal ini dinilai penting agar masyarakat yang sudah masuk ke dalam sistem menjadi patuh atas ketentuan perpajakan.

“IT harus diperkuat agar wajib pajak tidak repot dengan urusan pajaknya. Contoh bisa diambil dari negara di Kawasan Skandinavia yang setiap potongan pajak orang pribadi atas penghasilan langsung tersambung dengan sistem otoritas pajak sehingga memudahkan pelaporan,” imbuh Berly. (kaw)

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

“Wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan jumlah sehingga menjadi penopang utama penerimaan,” katanya di Kampus PKN STAN, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga: Kerek Kepatuhan Sukarela WP? Cek Dulu Laporan OECD Soal Moral Pajak

Lebih lanjut dia menerangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang tercatat dalam administrasi pajak sejumlah 39,2 juta. Dengan kata lain, jumlah wajib pajak orang pribadi tersebut baru 14,9% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Bila dibedah lebih jauh, dari angka 39,2 juta wajib pajak tersebut, hanya 16,2 juta wajib pajak orang pribadi yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sekitar 50% dari jumlah tersebut menyandang predikat nihil dalam laporan SPT.

“Jumlah WP OP itu masih kecil. Pemerintah harus mendorong ekstensifikasi sektor ini dengan memperluas NPWP untuk orang pribadi,” paparnya.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Menurutnya, selain memperluas basis pajak orang pribadi, kemudahan dalam aspek administrasi menjadi poin krusial. Hal ini dinilai penting agar masyarakat yang sudah masuk ke dalam sistem menjadi patuh atas ketentuan perpajakan.

“IT harus diperkuat agar wajib pajak tidak repot dengan urusan pajaknya. Contoh bisa diambil dari negara di Kawasan Skandinavia yang setiap potongan pajak orang pribadi atas penghasilan langsung tersambung dengan sistem otoritas pajak sehingga memudahkan pelaporan,” imbuh Berly. (kaw)

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP
Topik : tax ratio, penerimaan pajak, Ditjen Pajak, kepatuhan formal, SPT
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI