MALAYSIA

Efek Sales & Services Tax ke Inflasi Diyakini Rendah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Maret 2019 | 11:07 WIB
Efek Sales & Services Tax ke Inflasi Diyakini Rendah

Menteri Keuangan Lim Guan Eng.

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia memastikan dampak kenaikan harga yang diterima konsumen pascaimplementasi rezim sales and services tax (SST) tidak akan sebesar rezim good and services tax (GST).

Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengaku memang ada kelemahan dari rezim SST, yang diterapkan hanya dua bulan setelah GST dihapus. Namun, dia memastikan dampak kenaikan harga akan lebih rendah daripada sistem perpajakan sebelumnya.

“Melalui penerapan SST, pemerintah tidak mengatakan harga tidak akan naik. Itu [kenaikan harga] sedang terjadi tetapi dampaknya lebih rendah,” ujarnya, seperti dikutip pada Jumat (1/3/2019).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Hal ini, sambungnya, terbukti dengan performa tingkat inflasi pada 2018 yang mencapai 1%, lebih rendah dibandingkan dengan 3,7% selama era rezim GST diterapkan. Kondisi ini diestimasi mampu memberikan dukungan terhadap konsumsi masyarakat.

Tantangan sekarang, sambungnya, adalah memastikan biaya hidup akan berkurang. Selain itu, orang-orang dapat memperoleh manfaat yang besar dari lebih rendahnya Indeks Harga Konsumen (IHK).

Di sisi lain, pemerintah justru mendengar adanya keluhan dari beberapa kalangan masyarakat atas kenaikan harga. Survey yang dilakukan oleh Federasi Produsen Malaysia (FMM) dan Institut Riset Ekonomi Malaysia (MIER) mencatat penerapan SST telah mendongkrak biaya berbisnis hingga 10%.

Baca Juga:
Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Keluhan tersebut mengusulkan pemerintah agar kembali menerapkan GST dibanding SST. Mereka beralasan lebih dari 170 negara pada 2018 menerapkan GST, bukan SST, seperti halnya di Inggris, Tiongkok, Jerman, dan lainnya.

Walaupun keluhan tersebut diklaim kurang beralasan kuat karena tidak dilandasi dengan data yang aktual, pemerintah akan tetap merespons keluhan itu dengan mengadakan pertemuan kepada Federasi Produsen Malaysia untuk menggali akar keluhan.

“Kami ingin memahami masalah ini dengan lebih baik dan berdiskusi lebih dalam dengan para pelaku bisnis. Seluruh upaya itu dilakukan untuk mengatasi keluhan masyarakat atas peningkatan biaya operasional,” ungkapnya, seperti dilansir NST Malaysia. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Selasa, 09 April 2024 | 10:00 WIB MALAYSIA

Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

Rabu, 03 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Pangan Tembus 10,33 Persen, Begini Tanggapan BI dan BKF

Rabu, 03 April 2024 | 09:11 WIB KURS PAJAK 03 APRIL 2024 - 16 APRIL 2024

Rupiah Berlanjut Melemah Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara Mitra

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?