Berita
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 Juni 2021 | 10:02 WIB
KURS PAJAK 23 JUNI 2021-29 JUNI 2021
Senin, 21 Juni 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Efek Corona, Penundaan Pembayaran Cukai Rokok Tembus Rp830 Miliar

A+
A-
1
A+
A-
1
Efek Corona, Penundaan Pembayaran Cukai Rokok Tembus Rp830 Miliar

Ilustrasi. (foto: DJBC)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah menyetujui pengajuan relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau senilai Rp830 miliar hingga 19 April 2020.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan pemerintah telah memperpanjang waktu penundaan pembayaran cukai di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19, dari semula 2 bulan menjadi 90 hari.

“Tujuannya membantu para pabrikan rokok untuk mengatur cashflow. Tujuan lanjutannya, supaya bisa mencegah mereka mengurangi tenaga kerja. Jangan sampai ada PHK,” katanya melalui konferensi video, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga: Percepat Pertukaran Data, DJBC Integrasikan Sistem dengan BP Batam

Insentif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30/PMK.04/2020, tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Beleid tersebut mengatur pemesanan pita cukai yang diajukan oleh pengusaha barang kena cukai pada tanggal 9 April hingga 9 Juli 2020 dapat diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari.

Batas waktu itu bahkan lebih panjang dibandingkan dengan status darurat bencana non-alam yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap pandemi virus Corona, yakni 29 Mei 2020.

Baca Juga: DJP Akhirnya Serahkan Penerbit Faktur Pajak Fiktif ke Kejari

Meski demikian, Heru menyebut kebijakan relaksasi itu juga menimbulkan konsekuensi berupa pergeseran penerimaan cukai hasil tembakau oleh DJBC.

Penerimaan cukai hasil tembakau yang seharusnya dibayarkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, akan bergeser menjadi Juli, Agustus, dan September 2020. Namun, ia memastikan pergeseran itu tidak menggerus penerimaan.

“Kami meluruskan bahwa insentif ini bukannya tidak membayar 30 hari. Tetapi sebenarnya, kebijakan ini berbunyi perpanjangan masa kredit yang tadinya 2 bulan menjadi 3 bulan," ujar Heru.

Baca Juga: Bantuan Usaha Mikro Jadi Temuan BPK, Ini Respons Kemenkop UKM

Dia menambahkan relaksasi pembayaran cukai tidak hanya dinikmati oleh produsen rokok raksasa seperti Sampoerna, Djarum, dan Gudang Garam, tetapi juga untuk seluruh pabrikan rokok, termasuk yang berskala kecil. (rig)

Topik : insentif perpajakan, barang kena cukai, hasil tembakau, rokok, pita cukai, djbc, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dika Meiyani

Kamis, 23 April 2020 | 02:03 WIB
Semoga yang terbaik untuk negeri Ini dan semoga keadaannya bisa stabil seperti semula lagi ....
1
artikel terkait
Selasa, 22 Juni 2021 | 15:30 WIB
PAJAK KEKAYAAN
Selasa, 22 Juni 2021 | 13:49 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA
Selasa, 22 Juni 2021 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Jum'at, 25 Juni 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN
Jum'at, 25 Juni 2021 | 09:34 WIB
SE-08/PP/2021
Jum'at, 25 Juni 2021 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP
Kamis, 24 Juni 2021 | 19:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:35 WIB
SPANYOL
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:30 WIB
KABUPATEN CIAMIS
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:20 WIB
KABUPATEN MEMPAWAH
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:05 WIB
KABUPATEN SANGGAU
Kamis, 24 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA