Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Komunitas
Sabtu, 15 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 12 Mei 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 10 Mei 2021 | 17:30 WIB
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Senin, 10 Mei 2021 | 10:18 WIB
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Reportase
Perpajakan.id

E-Commerce Asing yang Memiliki Cabang Domestik Bebas Pajak Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
E-Commerce Asing yang Memiliki Cabang Domestik Bebas Pajak Digital

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW DELHI, DDTCNews – Pemerintah memutuskan tidak mengenakan pajak digital (equalization levy) terhadap perusahaan e-commerce asing yang memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi India seiring dengan disepakatinya ketentuan Finance Bill 2021.

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan perusahaan e-commerce asing tak perlu membayar pajak digital 2% jika memiliki cabang di India. Pajak digital ini juga tidak dikenakan atas produk yang dijual oleh residen India.

"Equalization levy dikenakan untuk menciptakan level playing field antara perusahaan konvensional yang membayar pajak dan e-commerce asing yang berbisnis di India tapi sama sekali tidak membayar pajak," katanya seperti dilansir outlookindia.com, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Pajak dan Kepabeanan, Dua Instansi Ini Dilebur

Untuk diketahui, pajak digital atas e-commerce asing pertama kali diperkenalkan pada April 2020. Melalui beleid tersebut, e-commerce asing dengan omzet tahunan senilai INR20 juta atau setara dengan Rp3,97 miliar wajib membayar pajak digital.

Pajak digital yang dikenakan oleh India termasuk pajak digital yang diinvestigasi oleh US Trade Representative (USTR). Pajak digital ini dianggap diskriminatif oleh USTR lantaran pajak tersebut tidak berlaku atas korporasi India.

Akibatnya, perusahaan digital AS dipastikan bakal dikenai pajak digital, sedangkan perusahaan India yang bergerak pada subsektor yang sama tidak dikenai pajak tambahan tersebut. Meski begitu, USTR hingga saat ini belum mengambil tindakan apapun.

Baca Juga: Banyak SPT Belum Diproses, Restitusi Bakal Terlambat Cair

USTR berargumen aksi balasan atas pajak digital bakal dirancang agar selaras aksi retaliasi yang juga akan diterapkan kepada negara atau kawasan lainnya yang juga diinvestigasi seperti Italia, Turki, Austria, Brazil, Ceko, Uni Eropa, Indonesia, Spanyol, dan Inggris. (rig)

Topik : india, pajak digital, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Mei 2021 | 13:10 WIB
THAILAND
Senin, 10 Mei 2021 | 11:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 16 Mei 2021 | 15:01 WIB
THAILAND
Minggu, 16 Mei 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN SRAGEN
Minggu, 16 Mei 2021 | 13:01 WIB
PAJAK KENDARAAN
Minggu, 16 Mei 2021 | 12:01 WIB
PENINDAKAN HUKUM
Minggu, 16 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK DAERAH
Minggu, 16 Mei 2021 | 09:01 WIB
KOTA DEPOK
Minggu, 16 Mei 2021 | 08:01 WIB
EDUKASI PAJAK
Minggu, 16 Mei 2021 | 07:01 WIB
HASIL AUDIT BPKP
Minggu, 16 Mei 2021 | 06:01 WIB
ROKOK ILEGAL