Review
Senin, 01 Juni 2020 | 10:22 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Dua Perda Jokowi Dibatalkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Dua Perda Jokowi Dibatalkan

SOLO, DDTCNews — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tengah menanti kepastian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan pembatalan dua Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo menyusul keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan 3.143 perda.

Perda Kota Solo yang dibatalkan meliputi Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan. Keduanya dibuat dan ditetapkan Jokowi saat masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Walikota Solo saat ini, F.X. Hadi Rudyatmo mengaku bingung lantaran hingga saat ini belum menerima salinan resmi pembatalan Perda Nomor 4 Tahun 2011, pasalnya perda tersebut menyangkut pemungutan pajak daerah, sehingga bisa mengganggu stabilitas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo.

Baca Juga: Perbedaan Penggunaan Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

“Kalau perda pajak daerah tidak boleh lagi diterapkan, kita terancam kehilangan pendapatan sebesar Rp227 miliar lebih. Selama ini pajak daerah menjadi sumber penerimaan utama di Solo,” kata Rudy, Rabu (22/6).

Sebelumnya, Rudy telah memerintahkan perwakilan dari Bagian Hukum dan Hak Asasasi Manusia (HAM) yang ada di Pemkot, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo untuk menemui sekaligus meminta kejelasan pada Kemendagri.

Rudy menyatakan siap mengajukan surat keberatan pembatalan kepada Pemerintah Pusat apabila Kemendagri masih belum memberikan jawaban. Langkah ini memperjuangkan nilai-nilai kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan anggarannya.

Baca Juga: Teks Lengkap Pidato Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Pancasila

Di lain pihak, Kepala DPPKA Budi Yulistianto lebih memilih menunggu materi keputusan pembatalan perda dari Kemendagri. Menurutnya seperti dikutip solopos.com, Pemkot harus segera menyiapkan peraturan peralihan untuk menggantikan perda tersebut.

Jika pada akhirnya Kemendagri memutuskan untuk menghapus perda tersebut, Budi optimis DPPKA masih bisa memungut pajak daerah, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). (Amu)

Baca Juga: Buat Warga Tangerang! Diskon dan Pemutihan Pajak PBB Dimulai
Topik : berita pajak daerah, pajak daerah, perda dibatalkan, jokowi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 24 Mei 2020 | 06:01 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 07:00 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Jum'at, 22 Mei 2020 | 09:33 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI SELATAN
berita pilihan
Selasa, 02 Juni 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:31 WIB
AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:25 WIB
HONG KONG
Selasa, 02 Juni 2020 | 10:11 WIB
KAMUS PAJAK
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:34 WIB
DDTC NEWSLETTER
Selasa, 02 Juni 2020 | 09:01 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 02 Juni 2020 | 07:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 01 Juni 2020 | 14:56 WIB
PPN PRODUK DIGITAL