FILIPINA

DTI Ingin RUU PPh Badan & Rasionalisasi Insentif Disahkan Awal 2020

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 30 Desember 2019 | 15:14 WIB
DTI Ingin RUU PPh Badan & Rasionalisasi Insentif Disahkan Awal 2020

Ilustrasi. (foto: announcement.ph)

MANILA, DDTCNews – Departemen Perdagangan dan Industri (Department of Trade and Industry/DTI) Filipina berharap RUU Corporate Income Tax and Incentives Rationalization Act (CITIRA) bisa disahkan pada kuartal pertama tahun depan.

Hal ini lantaran DTI ingin mengakhiri ketidakpastian yang dihadapi investor yang bisa berpengaruh pada tingkat investasi di Filipina. Belum berhasil lolosnya RUU tersebut hingga akhir tahun ini, sambungnya, membuat ketidakpastian kebijakan pajak terus berlanjut.

“Apa yang kita lihat sekarang, ada ketidakpastian. Untuk itu, DTI ingin RUU CITIRA disetujui pada kuartal pertama tahun depan,” ujar Ramon Lopez, Menteri Perdagangan Filipina, Senin (30/12/2019).

Baca Juga:
Bunga Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena Pajak, Tetap Masuk di SPT

Dalam RUU CITIRA, pemerintah secara bertahap akan memangkas tarif pajak penghasilan badan saat ini dari 30% menjadi 20% selama 10 tahun. Sementara itu, pajak 5% atas pendapatan kotor yang dibayarkan perusahaan yang terdaftar di Philippine Economic Zone Authority (PEZA) akan dihapus.

Hal ini lantaran masa berlaku insentif pajak bertarif 5% tersebut telah berakhir. Namun, hingga saat ini, RUU CITIRA masih akan dibahas di tingkat Senat. Untuk itu, Lopez mendesak agar RUU tersebut segera disahkan sehingga mampu mengakhiri ketidakpastian yang dihadapi investor.

Secara lebih terperinci, Lopez menjelaskan belum diberlakukannya RUU CITIRA tidak memengaruhi investasi yang terdaftar di Dewan Investasi (Board of Investments/BOI). Namun, ketidakpastian penerapan RUU tersebut berdampak pada investasi di zona ekonomi yang dilayani PEZA.

Baca Juga:
Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Hal ini terlihat dari tingkat Investasi untuk proyek yang terdaftar dan disetujui oleh BOI mencapai 1,1 triliun peso (atau setara Rp301,1 triliun) pada akhir Oktober lalu. Tingkat investasi tersebut merupakan titik tertinggi dan jauh melampaui tingkat investasi senilai 434 miliar peso (atau setara Rp118,7 triliun) pada tahun lalu.

Sementara itu, tingkat investasi yang disetujui oleh PEZA turun sebesar 13% menjadi 109,1 miliar peso (atau setara Rp29,8 triliun) pada periode Januari hingga November. Padahal, tahun lalu tingkat investasi di PEZA mencapai 122,9 miliar peso (atau setara Rp33,6 triliun).

Lebih lanjut, Lopez berujar BOI telah merekomendasikan agar ada ketentuan yang memungkinkan investor baru untuk memilih apakah akan menjadi bagian dari rezim insentif saat ini atau sistem yang baru.

Baca Juga:
Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Dia berharap ketentuan yang direkomendasikan BOI itu menjadi bagian dari RUU CITIRA yang akan diajukan oleh Senator Pia Cayetano di Senat. Dengan demikian, ketentuan ini dapat mendorong investor yang masih menahan investasi di Filipina sembari menunggu hasil akhir dari RUU CITIRA.

"Kami berharap ada ketentuan di mana investor dapat memilih, setidaknya untuk investasi yang baru-baru ini disetujui sehingga mereka tidak akan wait and see,” katanya, seperti dilansir philstar.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bunga Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena Pajak, Tetap Masuk di SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bunga Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena Pajak, Tetap Masuk di SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang

Selasa, 16 April 2024 | 15:00 WIB PELAPORAN PAJAK

Agar Lapor SPT Tahunan Lancar, DJP Sarankan WP Badan Siapkan Hal Ini

Selasa, 16 April 2024 | 14:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penjualan Emas kepada Pihak-Pihak Tertentu yang Tidak Dipungut PPh 22

Selasa, 16 April 2024 | 14:25 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel, APBN Tetap Jadi Bantalan

Selasa, 16 April 2024 | 14:00 WIB LAYANAN BEA DAN CUKAI

Modus Penipuan Catut Bea Cukai, Pelaku Kerap Berikan Nomor Resi Palsu

Selasa, 16 April 2024 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Bebas Utang Pajak Jadi Syarat Penunjukan Mitra Utama Kepabeanan

Selasa, 16 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Jangan Mepet Deadline Saat Lapor SPT Tahunan, Ini Risikonya