Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DPR Janji Percepat Penyelesaian Revisi UU KUP

2
2

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan komitmen legislatif untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang tertunda lama di DPR, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Merampungkan rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menurutnya, bagian dari meningkatkan sumber penerimaan negara dan perkuat ketahanan fiskal.

"DPR berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU, antara lain, RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," katanya, Kamis (17/8/2018).

Baca Juga: Gelar Kuliah Umum, PKN STAN Bahas Efektivitas Ketentuan Pidana Pajak

Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan I DPR untuk tahun sidang 2018-2019 itu, Bambang menegaskan ada dua regulasi lagi terkait energi yang akan memperkuat penerimaan pajak maupun PNBP. Hal ini, sambungnya, menjadi perhatian DPR dalam masa sidang ini.

Kedua rancangan beleid itu yakni RUU tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta RUU tentang Perubahan atas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Semua itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan PNBP,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Menurutnya, fokus pada ketahanan fiskal menjadi krusial dalam mendorong perekonomian di tengah kondisi global yang masih menyisakan ketidakpastian. Perbaikan kondisi perekonomian global negara maju memberi dampak positif. Namun, ada beberapa risiko yang memengaruhi stabilitas dalam negeri.

"Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga the FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini. Risiko itulah yang perlu kita antisipasi," paparnya. (kaw)

Baca Juga: Mengingat Lagi Pasal 35A yang Terlupakan

"DPR berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU, antara lain, RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," katanya, Kamis (17/8/2018).

Baca Juga: Gelar Kuliah Umum, PKN STAN Bahas Efektivitas Ketentuan Pidana Pajak

Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan I DPR untuk tahun sidang 2018-2019 itu, Bambang menegaskan ada dua regulasi lagi terkait energi yang akan memperkuat penerimaan pajak maupun PNBP. Hal ini, sambungnya, menjadi perhatian DPR dalam masa sidang ini.

Kedua rancangan beleid itu yakni RUU tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta RUU tentang Perubahan atas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Semua itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan PNBP,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Menurutnya, fokus pada ketahanan fiskal menjadi krusial dalam mendorong perekonomian di tengah kondisi global yang masih menyisakan ketidakpastian. Perbaikan kondisi perekonomian global negara maju memberi dampak positif. Namun, ada beberapa risiko yang memengaruhi stabilitas dalam negeri.

"Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga the FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini. Risiko itulah yang perlu kita antisipasi," paparnya. (kaw)

Baca Juga: Mengingat Lagi Pasal 35A yang Terlupakan
Topik : DPR, UU KUP, Minerba
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI