Review
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

DPR Janji Percepat Penyelesaian Revisi UU KUP

A+
A-
2
A+
A-
2
DPR Janji Percepat Penyelesaian Revisi UU KUP

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan komitmen legislatif untuk menyelesaikan rancangan undang-undang yang tertunda lama di DPR, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Merampungkan rancangan undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menurutnya, bagian dari meningkatkan sumber penerimaan negara dan perkuat ketahanan fiskal.

"DPR berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU, antara lain, RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," katanya, Kamis (17/8/2018).

Baca Juga: Cukai Kantong Plastik, DJBC: Masih Menunggu Pembahasan Dengan DPR

Dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan I DPR untuk tahun sidang 2018-2019 itu, Bambang menegaskan ada dua regulasi lagi terkait energi yang akan memperkuat penerimaan pajak maupun PNBP. Hal ini, sambungnya, menjadi perhatian DPR dalam masa sidang ini.

Kedua rancangan beleid itu yakni RUU tentang Perubahan atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta RUU tentang Perubahan atas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Semua itu diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan PNBP,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Baca Juga: Genjot Pendapatan Asli Daerah, DPRD Usul TV Kabel Dikenai Pajak

Menurutnya, fokus pada ketahanan fiskal menjadi krusial dalam mendorong perekonomian di tengah kondisi global yang masih menyisakan ketidakpastian. Perbaikan kondisi perekonomian global negara maju memberi dampak positif. Namun, ada beberapa risiko yang memengaruhi stabilitas dalam negeri.

"Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga the FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini. Risiko itulah yang perlu kita antisipasi," paparnya. (kaw)

Baca Juga: Perpu 1/2020 Ditetapkan DPR, Sri Mulyani Janji Cegah Moral Hazard
Topik : DPR, UU KUP, Minerba
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 13 Februari 2020 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Februari 2020 | 13:56 WIB
RUU OMNIBUS LAW
Selasa, 11 Februari 2020 | 16:13 WIB
OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
Minggu, 09 Februari 2020 | 15:54 WIB
RUU OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
berita pilihan
Selasa, 26 Mei 2020 | 19:30 WIB
AUDIT BPK
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:53 WIB
AUDIT
Selasa, 26 Mei 2020 | 18:06 WIB
CUKAI EMISI KARBON
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:17 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 17:11 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:41 WIB
KOTA SUKABUMI
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:27 WIB
KABUPATEN BULUNGAN
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:14 WIB
FILIPINA
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:01 WIB
EKONOMI DIGITAL
Selasa, 26 Mei 2020 | 16:00 WIB
KONSULTASI