Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dorong Produksi Obat, Industri Farmasi Ditawari Tax Holiday

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Produksi Obat, Industri Farmasi Ditawari Tax Holiday

Ilustrasi.

DHAKA, DDTCNews – Pemerintah Bangladesh mengumumkan akan memberikan insentif pajak berupa tax holiday untuk industri bahan aktif farmasi dan reagen laboratorium.

Juru bicara otoritas pajak (National Board of Revenue/NBR) Syed A Momen mengatakan insentif itu diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan di dalam negeri. Dia berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif tersebut.

"Langkah itu dilakukan untuk mendorong produksi barang-barang farmasi lokal, serta meningkatkan ekspor," katanya, dikutip pada Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Momen menjelaskan pemerintah menawarkan tax holiday untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha memproduksi obat dan reagen di tengah pandemi Covid-19. Namun, NBR belum memutuskan jangka waktu pemberian fasilitas tax holiday, yang biasanya 10—20 tahun.

Bahan aktif farmasi merupakan bahan baku dasar untuk semua jenis obat. Pelaku usaha membutuhkan dukungan fiskal dalam memenuhi kebutuhan di dalam negeri, bahkan mengekspornya.

Kebijakan tentang bahan aktif farmasi yang dirumuskan sebelumnya juga telah merekomendasikan pembebasan pajak badan 100% antara tahun fiskal 2016-2017 dan 2021-2022 untuk produsen bahan aktif farmasi dan reagen laboratorium.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Pembebasan pajak 100% akan diperpanjang hingga 2032 asal pelaku usaha memproduksi setidaknya lima molekul atau senyawa organik yang digunakan untuk mengatur proses biologis dalam bahan aktif farmasi.

Selanjutnya, apabila sebuah perusahaan dapat memproduksi setidaknya tiga molekul setiap tahun, pemerintah akan memberikan pembebasan pajak 75% hingga 2032.

"Kami juga telah membebaskan pajak penghasilan di muka atas impor bahan baku bahan aktif farmasi yang berlaku hingga 30 Juni 2024," ujar Momen seperti dilansir dhakatribune.com. (rig)

Baca Juga: Sumbang Emisi, Diskon Pajak Bagi Kapal Penangkap Ikan Perlu Dihapus

Topik : bangladesh, tax holiday, fasilitas pajak, insentif pajak, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 11:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pagu Insentif Pajak Hampir Habis, Wamenkeu: Sinyal Ekonomi Pulih Pesat

Kamis, 23 September 2021 | 09:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

G24: Konsensus Pajak Global Harus Pertimbangkan Negara Berkembang

Kamis, 23 September 2021 | 08:47 WIB
PRESIDENSI G20 INDONESIA

Jokowi: Inklusivitas Jadi Prioritas Presidensi G20 Indonesia

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi