Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Dorong Investasi Asing, Ini Catatan dan Masukan OECD Bagi Indonesia

A+
A-
1
A+
A-
1
Dorong Investasi Asing, Ini Catatan dan Masukan OECD Bagi Indonesia

Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis. (foto: oecd.org)

PARIS, DDTCNews – Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menilai barrier of entry atau hambatan yang berlaku pada ketentuan penanaman modal asing masih banyak sehingga berpotensi mengurangi minat investor menanamkan modalnya.

Dalam laporan Investment Policy Reviews: Indonesia 2020, OECD mencatat Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang cukup untuk menarik investasi asing, mulai dari pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang berlimpah, dan angkatan kerja produktif yang banyak.

"Namun, Indonesia tidak menjadi tujuan utama investor asing akibat banyak restriksi yang berlaku, kuatnya sentimen nasionalisme perekonomian, besarnya peran BUMN, dan proses birokrasi yang panjang," tulis OECD dalam laporannya, dikutip Jumat (18/12/2020).

Baca Juga: Dinilai Cuma Untungkan Negara Maju, Nigeria Tetap Tolak Solusi 2 Pilar

Kendati Indonesia menerbitkan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, OECD berpendapat masih terdapat banyak sektor perekonomian, terutama pada sektor primer dan jasa yang cenderung restriktif terhadap investor asing.

Selain itu, terdapat pula kebijakan-kebijakan yang diskriminatif seperti pembatasan penanaman modal asing, pembatasan tenaga profesional asing, hingga kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dapat menghambat peran serta investor asing.

Perang dagang antara AS dan China serta maraknya relokasi investasi asing dari China ke negara lain seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk menyelesaikan segera hambatan dan persoalan dalam upaya menarik investasi asing.

Baca Juga: OECD Proyeksikan Pajak Minimum Global Tambah Penerimaan US$220 Miliar

Untuk itu, OECD mendorong Indonesia mulai mengevaluasi hambatan-hambatan yang berlaku pada ketentuan penanaman modal asing dengan mempertimbangkan dampak pelonggaran investasi asing terhadap produktivitas perekonomian secara holistik.

OECD juga mendorong Indonesia untuk menciptakan konsistensi antara batasan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri guna menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif.

Pemerintah perlu melonggarkan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk sektor manufaktur. Menurut OECD, ketentuan TKDN yang berlaku pada beberapa sektor cenderung sulit dicapai sehingga menghambat investasi asing pada sektor tersebut. (rig)

Baca Juga: OECD Sebut Negara Berkembang Bakal Untung Lebih Besar dari Pilar 1

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penanaman modal asing, OECD, kemudahan berusaha, ekonomi nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 18 November 2022 | 14:30 WIB
PRANCIS

Lihat Data CbCR, OECD Temukan Adanya Indikasi Praktik BEPS

Kamis, 17 November 2022 | 09:30 WIB
KTT G-20

G-20 Minta OECD Segera Rampungkan Kerangka Pajak Minimum Global

Rabu, 16 November 2022 | 09:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

3 Insentif Bakal Terdampak Pajak Minimum Global, DJP Lakukan Analisis

Selasa, 15 November 2022 | 16:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

DJP Catat Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T