Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Dorong Influencer Patuh Pajak, Otoritas Lakukan Pemeriksaan Serentak

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Influencer Patuh Pajak, Otoritas Lakukan Pemeriksaan Serentak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Otoritas pajak Filipina, Bureau of Internal Revenue (BIR) mengingatkan para influencer media sosial untuk segera menjalankan kewajiban pajaknya.

Komisaris BIR Caesar Dulay menyatakan influencer telah memperoleh penghasilan melalui konten di media online sehingga memiliki kewajiban membayar pajak. Menurutnya, terdapat ancaman sanksi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

"Apa pun alasannya, sekarang adalah waktu paling tepat untuk influencer media sosial melaksanakan kewajiban pajaknya," katanya, dikutip pada Kamis (19/8/2021).

Baca Juga: Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

BIR mendefinisikan influencer sebagai masyarakat yang menghasilkan pendapatan untuk layanan atau konten di situs media sosial seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Reddit, dan Snapchat.

BIR mengklasifikasikan influencer media sosial sebagai wajib pajak wiraswasta atau pemilik tunggal yang terlibat dalam perdagangan atau bisnis. Untuk itu, Dulay menilai influencer memiliki tanggung jawab atas pajak penghasilan atau PPN.

Mengutip Bagian 23 dari National Internal Revenue Code 1997, dijelaskan "warga Filipina yang tinggal dan memiliki perusahaan akan dikenakan pajak atas semua pendapatan yang diperoleh dari dalam dan luar Filipina."

Baca Juga: Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

“Kami mendorong influencer mendaftarkan diri dan membayar pajak secara sukarela,” sebut Dulay.

Selain itu, Dulay menyatakan influencer pembuat konten online juga bertanggung jawab atas pajak kegiatan usaha layaknya wiraswasta perorangan yang omzet dan penghasilan nonoperasional lainnya apabila tidak melebihi ambang batas P3 juta atau setara dengan Rp856,34 juta.

Wajib pajak tersebut memiliki pilihan untuk memanfaatkan pajak 8% atas omzet atau penghasilan bruto dan penghasilan nonoperasional lainnya.

Baca Juga: Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Namun demikian, influencer media sosial diperbolehkan untuk mengurangkan semua pengeluaran yang dibayarkan selama tahun pajak, termasuk biaya manajemen serta operasional perdagangan, bisnis, atau pelaksanaan profesi.

Misal, seorang Youtuber dapat menjadikan ongkos pembuatan video, pengadaan peralatan komputer, biaya berlangganan perangkat lunak, biaya internet, dan perlengkapan kantor sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Dulay menyebut influencer yang tidak membayar pajak akan dianggap sebagai pelaku penghindaran pajak sehingga dapat dikenakan denda P500.000—P10 juta dan kurungan 6—10 tahun.

Baca Juga: Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Kegagalan untuk membayar pajak juga menjadi pelanggaran undang-undang sehingga bisa dikenakan denda setidaknya P10.000 atau setara dengan Rp2,85 juta dan penjara 1—10 tahun.

Seperti dilansir gmanetwork.com, Dulay juga menginstruksikan kantor perwakilan di semua provinsi untuk melakukan ‘investigasi pajak besar-besaran’ terhadap influencer media sosial yang berada di dalam yurisdiksi masing-masing. (rig)

Baca Juga: Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda
Topik : filipina, influencer, kewajiban pajak, kepatuhan pajak, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Cikal Restu Syiffawidiyana

Kamis, 19 Agustus 2021 | 22:32 WIB
Untungnya, di Indonesia sudah ada pajak bagi para influencer yang masuk dalam pajak dari pekerja seni atau artis. Apalagi mengingat sangat mudah menjadikan seseorang terkenal karena masyarakat Indonesia yang banyak dan tergolong aktif sebagai netizen. Tapi mungkin perlu juga langkah untuk investigas ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 06:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Gelar Survei Pelanggan Soal Layanan Online, Ternyata Ini Hasilnya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Uraian Banding?

Jum'at, 20 Mei 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

Ada Faktur Pajak Belum Dilaporkan, Wajib Pajak Terima SP2DK dari AR

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS