Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Domestic Reverse Charge untuk PPN Konstruksi

1
1

Managing Partner DDTC Darussalam berfoto di depan Weston Library, University of Oxford. 

BARU-baru ini, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) mengumumkan penundaan penerapan domestic reverse charge untuk jasa konstruksi hingga 1 Oktober 2020.

Penundaan dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa pengusaha kecil belum siap menerima rezim baru yang dianggap sebagai perubahan besar pemungutan PPN di UK. Awalnya, domestic reverse charge untuk jasa konstruksi disepakati mulai diberlakukan secara menyeluruh per 1 Oktober 2019.

Terlepas penundaan ini, rencana penerapan domestic reverse charge khusus untuk jasa konstruksi menarik untuk disimak. Apalagi, telah terbitnya undang-undang dan panduan lengkap domestic reverse charge jasa konstruksi, jelas menunjukkan keseriusan UK dalam menyambut rezim baru PPN.

Baca Juga: Pemerintah Desak Parlemen Sahkan RUU Pajak Dosa Tahun ini

Sejatinya, pemberlakuan domestic reverse charge untuk jasa konstruksi ditujukan untuk memerangi penggelapan PPN yang marak terjadi pada sektor pembangunan dan konstruksi di UK, khususnya pada proyek-proyek konstruksi besar.

HMRC mensinyalir hilangnya potensi penerimaan pajak senilai £100 juta setiap tahunnya sebagai akibat praktik penggelapan PPN ini. Oleh karena itu, pemberlakuan domestic reverse charge untuk jasa konstruksi diharapkan mampu berdampak positif terhadap kepatuhan PPN serta arus penerimaan pajak di negara Ratu Elizabeth ini.

Berdasarkan situs web resmi HMRC, dengan diberlakukannya domestic reverse charge, pengusaha kena pajak (PKP) yang menerima jasa konstruksi tertentu harus menyetorkan PPN atas jasa konstruksi tersebut secara langsung kepada HMRC.

Baca Juga: Ini Syarat Baru Pendirian Gudang Berikat

Dengan kata lain, berdasarkan rezim PPN baru ini, kewajiban untuk menyetorkan PPN atas jasa konstruksi kepada HMRC tidak lagi berada di tangan PKP yang menyerahkan jasa. Kewajiban itu berada pada PKP penerima jasa konstruksi. Adapun atas PPN jasa konstruksi yang telah disetorkan tersebut, dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan bagi PKP penerima jasa.

Tidak semua penyerahan jasa konstruksi masuk dalam ruang lingkup penerapan domestic reverse charge. Hanya “jasa konstruksi tertentu” yang dilakukan antar-PKP yang wajib memberlakukan sistem ini.

Selain itu, istilah “jasa konstruksi tertentu” juga bersifat terbatas, yaitu merujuk pada jasa yang masuk dalam lingkup Skema Industri Konstruksi (Construction Industry Scheme (CIS)). Jasa-jasa tersebut di antaranya termasuk pembangunan, perubahan, perbaikan, perluasan, pengecatan dan dekorasi, pembongkaran bangunan, teknik sipil dan pemasangan pemanas, serta pemasangan penerangan dan pendingin udara.

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Optimistis Target Penerimaan 2019 Terpenuhi

Perlu diketahui, meskipun suatu jasa konstruksi termasuk dalam lingkup CIS, domestic reverse charge tidak dapat diberlakukan atas penyerahan jasa tersebut dalam beberapa kondisi. Pertama, penerima jasa adalah konsumen akhir, misalnya pemilik properti atau kontraktor utama yang memperjualbelikan bangunan.

Kedua, penerima jasa adalah pihak yang berlum terdaftar sebagai PKP. Ketiga, penerima jasa tidak terdaftar dalam CIS. Keempat, penyerahan jasa dilakukan kepada pihak dalam grup perusahaan yang sama. Kelima, jasa diserahkan antara pemilik dan penyewa. Keenam, penyerahan jasa tersebut dikenakan PPN dengan tarif 0%.

Pada dasarnya, domestic reverse charge merupakan ketentuan anti-fraud yang sebelumnya telah diberlakukan atas penyerahan barang dan jasa tertentu, seperti jasa telekomunikasi, ponsel, dan chip komputer. Sementara itu, dalam PPN internasional, sistem ini pun direkomendasikan oleh OECD untuk diterapkan, khususnya atas penyerahan jasa dan/atau barang tidak berwujud secara lintas batas (Zubeldia, 2015).

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Basis Pajak Kegiatan Impor Turun

Hal ini tidaklah mengherankan karena reverse charge dianggap dapat mengatasi dengan baik berbagai kesulitan administrasi maupun praktik penggelapan pajak yang terjadi. Untuk yang terakhir, UK akan mulai membuktikannya pada Oktober 2020.

Terlepas penundaan ini, rencana penerapan domestic reverse charge khusus untuk jasa konstruksi menarik untuk disimak. Apalagi, telah terbitnya undang-undang dan panduan lengkap domestic reverse charge jasa konstruksi, jelas menunjukkan keseriusan UK dalam menyambut rezim baru PPN.

Baca Juga: Pemerintah Desak Parlemen Sahkan RUU Pajak Dosa Tahun ini

Sejatinya, pemberlakuan domestic reverse charge untuk jasa konstruksi ditujukan untuk memerangi penggelapan PPN yang marak terjadi pada sektor pembangunan dan konstruksi di UK, khususnya pada proyek-proyek konstruksi besar.

HMRC mensinyalir hilangnya potensi penerimaan pajak senilai £100 juta setiap tahunnya sebagai akibat praktik penggelapan PPN ini. Oleh karena itu, pemberlakuan domestic reverse charge untuk jasa konstruksi diharapkan mampu berdampak positif terhadap kepatuhan PPN serta arus penerimaan pajak di negara Ratu Elizabeth ini.

Berdasarkan situs web resmi HMRC, dengan diberlakukannya domestic reverse charge, pengusaha kena pajak (PKP) yang menerima jasa konstruksi tertentu harus menyetorkan PPN atas jasa konstruksi tersebut secara langsung kepada HMRC.

Baca Juga: Ini Syarat Baru Pendirian Gudang Berikat

Dengan kata lain, berdasarkan rezim PPN baru ini, kewajiban untuk menyetorkan PPN atas jasa konstruksi kepada HMRC tidak lagi berada di tangan PKP yang menyerahkan jasa. Kewajiban itu berada pada PKP penerima jasa konstruksi. Adapun atas PPN jasa konstruksi yang telah disetorkan tersebut, dapat diperhitungkan sebagai pajak masukan bagi PKP penerima jasa.

Tidak semua penyerahan jasa konstruksi masuk dalam ruang lingkup penerapan domestic reverse charge. Hanya “jasa konstruksi tertentu” yang dilakukan antar-PKP yang wajib memberlakukan sistem ini.

Selain itu, istilah “jasa konstruksi tertentu” juga bersifat terbatas, yaitu merujuk pada jasa yang masuk dalam lingkup Skema Industri Konstruksi (Construction Industry Scheme (CIS)). Jasa-jasa tersebut di antaranya termasuk pembangunan, perubahan, perbaikan, perluasan, pengecatan dan dekorasi, pembongkaran bangunan, teknik sipil dan pemasangan pemanas, serta pemasangan penerangan dan pendingin udara.

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Optimistis Target Penerimaan 2019 Terpenuhi

Perlu diketahui, meskipun suatu jasa konstruksi termasuk dalam lingkup CIS, domestic reverse charge tidak dapat diberlakukan atas penyerahan jasa tersebut dalam beberapa kondisi. Pertama, penerima jasa adalah konsumen akhir, misalnya pemilik properti atau kontraktor utama yang memperjualbelikan bangunan.

Kedua, penerima jasa adalah pihak yang berlum terdaftar sebagai PKP. Ketiga, penerima jasa tidak terdaftar dalam CIS. Keempat, penyerahan jasa dilakukan kepada pihak dalam grup perusahaan yang sama. Kelima, jasa diserahkan antara pemilik dan penyewa. Keenam, penyerahan jasa tersebut dikenakan PPN dengan tarif 0%.

Pada dasarnya, domestic reverse charge merupakan ketentuan anti-fraud yang sebelumnya telah diberlakukan atas penyerahan barang dan jasa tertentu, seperti jasa telekomunikasi, ponsel, dan chip komputer. Sementara itu, dalam PPN internasional, sistem ini pun direkomendasikan oleh OECD untuk diterapkan, khususnya atas penyerahan jasa dan/atau barang tidak berwujud secara lintas batas (Zubeldia, 2015).

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Basis Pajak Kegiatan Impor Turun

Hal ini tidaklah mengherankan karena reverse charge dianggap dapat mengatasi dengan baik berbagai kesulitan administrasi maupun praktik penggelapan pajak yang terjadi. Untuk yang terakhir, UK akan mulai membuktikannya pada Oktober 2020.

Topik : domestic reverse charge, UK, Inggris, DDTC, HMRC, PPN
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 08 September 2019 | 07:02 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Senin, 30 September 2019 | 11:20 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 22 Januari 2018 | 04:53 WIB
LAPORAN DDTC DARI JERMAN
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
berita pilihan
Jum'at, 05 Juli 2019 | 18:25 WIB
LAPORAN DDTC DARI AUSTRIA
Senin, 05 Agustus 2019 | 10:51 WIB
LAPORAN DDTC DARI SEOUL
Minggu, 22 April 2018 | 06:34 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 05:58 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST AUSTRIA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Minggu, 08 Juli 2018 | 08:22 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (1)
Senin, 04 November 2019 | 11:15 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Jum'at, 03 November 2017 | 09:54 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA (1)
Rabu, 05 Desember 2018 | 15:57 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)