PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DJP Serahkan Satu Tersangka Tindak Pidana Pajak ke Kejaksaan Negeri

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 November 2020 | 09:30 WIB
DJP Serahkan Satu Tersangka Tindak Pidana Pajak ke Kejaksaan Negeri

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. (foto: DDTCNews)

BATAM, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Kepulauan Riau menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bintan di bawah pengawasan Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Dalam keterangan resminya, penyidik Kanwil DJP Kepulauan Riau (Kepri) telah menyelesaikan penyidikan terhadap satu tersangka tindak pidana perpajakan berinisial A melalui PT Extel Communication yang beralamat di Bintan.

“Terhadap yang bersangkutan dipersangkakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 1983 s.t.t.d UU No. 16/2009 tentang KUP,” sebut Kanwil DJP Kepri, dikutip Kamis (12/11/2020).

Baca Juga:
Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

Kanwil DJP Kepri menyatakan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada tersangka adalah pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan sengaja menutup-nutupi atau menyembunyikan kegiatan administrasi Extel Communication pada area Riau Daratan.

Tersangka hanya melaporkan kegiatan usaha area Bintan saja sehingga kewajiban perpajakan yang dilaporkan seolah-olah wajar. Tersangka juga tidak melaporkan seluruh nilai pembelian dan penjualannya ke dalam SPT Tahunan PPh Badan Extel Communication tahun pajak 2013—2015.

Baca Juga:
Gubernur Imbau Wajib Pajak Tak Menunda Pelaporan SPT Tahunan 2023

Kerugian yang ditimbulkan pada pendapatan negara oleh perkara ini mencapai Rp2,59 miliar. Untuk mengganti kerugian tersebut, penyidik telah berupaya menyita aset yang diduga terkait dengan tersangka dengan total nilai Rp3,33 miliar.

Penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 3 November 2020. Keberhasilan menangani tindak pidana perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yaitu Kanwil DJP Kepri, Polda Kepri, Badan Intelijen Negara Daerah Kepri, dan Kejaksaan Tinggi Kepri.

Keberhasilan ini juga sekaligus menunjukkan keseriusan Kanwil DJP Kepri dalam menegakkan hukum atau law enforcement di bidang perpajakan di Provinsi Kepri. Pada 11 November 2020, tersangka telah diserahkan menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bintan.

“Kasus ini harus menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh wajib pajak agar melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dengan benar, lengkap, dan jelas secara sendiri,” sebut Kanwil DJP Kepri. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 17 April 2024 | 14:00 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Aturan Baru Pajak Daerah yang Jadi Kewenangan Pemprov Kepulauan Riau

Minggu, 21 Januari 2024 | 11:30 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Gubernur Imbau Wajib Pajak Tak Menunda Pelaporan SPT Tahunan 2023

Selasa, 19 Desember 2023 | 10:30 WIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pemprov Siap Pungut Pajak Alat Berat 0,2 Persen Mulai Tahun Depan

Minggu, 03 Desember 2023 | 14:30 WIB KPP PRATAMA TARAKAN

Sinergi dengan Kejaksaan, KPP Tingkatkan Penegakan Hukum Perpajakan

BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M