KINERJA 2019

DJP Sebut Lebih dari 60 KPP Punya Kinerja Bagus

Redaksi DDTCNews | Senin, 06 Januari 2020 | 20:30 WIB
DJP Sebut Lebih dari 60 KPP Punya Kinerja Bagus

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Puluhan kantor pelayanan pajak (KPP) disebut-sebut memiliki kinerja penerimaan yang bagus pada 2019.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak (DJP) Yon Arsal mengatakan hingga akhir 2019, terdapat puluhan unit kerja vertikal yang memiliki kinerja bagus. Untuk level KPP, kinerja tersebut diukur dari realisasi penerimaan terhadap target dan laju pertumbuhan secara tahunan.

“[Yang kinerjanya] bagus itu sudah lebih dari 60-an unit kerja vertikal,” katanya kepada DDTCNews, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:
Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Menurut Yon, sekitar 60-an unit kerja yang memiliki kinerja bagus tersebut berasal dari seluruh level KPP. Level KPP tersebut adalah KPP Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), KPP Khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama.

Namun demikian, Yon masih enggan membeberkan lebih lanjut KPP mana saja yang memiliki kinerja bagus pada tahun lalu. Menurutnya, jumlah KPP dengan kinerja ciamik lebih banyak dari tahun fiskal 2018. Data lengkap menurutnya akan disajikan dalam rilis APBN selama tahun fiskal 2019.

“[KPP dengan kinerja bagus] mungkin lebih banyak dibanding tahun lalu [2018]. Datanya masih dirapikan," imbuhnya.

Baca Juga:
Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Sebelumnya, Kemenkeu memaparkan penerimaan seluruh regional tidak mencapai target. Otoritas fiskal mengatakan pada 2019 ada tantangan yang cukup besar di sisi penerimaan. Tantangan tersebut lebih banyak dikarenakan kondisi ekonomi global.

Dalam laporan semester I/2019, Kementerian Keuangan memproyeksi penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai 91% atau senilai Rp1.437,5 triliun. Dengan demikian, otoritas memproyeksi shortfall – selisih kurang realisasi dan target – penerimaan pajak tahun ini senilai Rp140 triliun.

Namun, belakangan muncul pemberitaan di media nasional bahwa penerimaan pajak 2019 hanya senilai Rp1.319,66 triliun atau 83,65% dari target Rp1.577,56 triliun. Sebelumnya, DDTC Fiscal Research memproyeksi dalam skenario terburuk, penerimaan pajak 2019 bisa hanya sekitar 83,6% dari target. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Kamis, 18 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

13,37 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan 2023, Tumbuh 5,57 Persen

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Dampak Iran-Israel, Airlangga: Masih Tunggu Perkembangan

Kamis, 18 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Lapor SPT Tahunan? DJP: Tenang, Masih Bisa Pembetulan

Kamis, 18 April 2024 | 16:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Salah Input Kode Akun Pajak dan Sudah Pembayaran, Ini Saran DJP

Kamis, 18 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Transaksi Afiliasi, SPT Tahunan Wajib Dilampiri Ikhtisar TP Doc

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?