Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DJP: Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Sebelum Libur Lebaran

2
2

Imbauan DJP melalui media sosial. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengimbau agar pengusaha kena pajak (PKP) mengajukan permintaan kembali sertifikat elektronik sebelum hari libur nasional dan cuti bersama Idulfitri. Imbauan DJP tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (23/5/2019).

Imbauan tersebut ditujukan untuk PKP pemilik sertifikat elektronik yang masa berlakunya berakhir pada hari libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1440 H. Seperti diketahui, sertifikat elektronik memiliki masa berlaku 2 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengajuan permintaan sertifikat elektronik yang menjadi sarana autentikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik  ini tidak dapat dilakukan saat hari libur nasional dan cuti bersama Lebaran.

Baca Juga: Batas Harga Rumah Kena PPnBM Naik, Ini Harapan Pemerintah & Pengusaha

“Mengantisipasi hal ini, PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan sertifikat yang masih berlaku dan mengajukan permintaan kembali sertifikat elektronik sebelum hari libur nasional dan cuti bersama,” ujar Hestu dalam Pengumuman No. PENG-04/PJ.09/2019

Seperti diketahui, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) No.SE- 20/PJ/2014 sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor SE-69/PJ/2015, sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.PER-28/PJ/2015, jika sertifikat elektronik sudah expired, PKP dipastikan sudah tidak bisa lagi menggunakan aplikasi e-Faktur. Untuk itu, PKP harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik yang baru.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait pencabutan insentif pembebasan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengatakan salah satu alasan pencabutan insentif tersebut adalah besarnya kuota barang kena cukai, terutama rokok, yang ada di kawasan tersebut.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pengajuan Serifikat Elektronik Bisa Dilakukan Berurutan

Sertifikat elektronik berfungsi sebagai autentikasi pengguna layanan perpajakan yang dapat berupa, pertama, layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini

Kedua, penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Ketiga, layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

“Permohonan pencabutan dan permintaan kembali sertifikat elektronik dilakukan secara berurutan dan dapat dilakukan pada hari yang sama,” ujar Hestu Yoga Saksama Pengumuman No. PENG-04/PJ.09/2019.

  • Konsumsi yang Berlebihan di FTZ

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan terjadi anomali konsumsi rokok di kawasan free trade zone (FTZ). Dia mencontohkan Tanjung Pinang. Meskipun menjadi salah satu FTZ yang belum memiliki industri di dalamnya. Dengan jumlah penduduk berkisar 7.000 orang, total rata-rata konsumsi rokok per hari mencapai 1.180 batang dengan tingkat prevalensi sebesar 36%.

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

“Sementara total rata-rata konsumsi rokok nasional, total prevalensi nasional hanya 26,72%. Ini kan aneh,” katanya.

  • Pemerintah Susun Ulang Insentif KEK

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwjijono Moegiarso mengatakan akan menyusun ulang insentif yang disediakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tidak hanya insentif fiskal, insentif nonfiskal pun akan disediakan pemerintah, seperti permudahan layanan kepabeanan, layanan imigrasi, hingga penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Investor ini sudah mengantre, tapi mereka semua butuh kejelasan dan kepastian mengenai KEK. Makanya kami sedang bahas revisi aturan insentif KEK, kami kejar betul revisi ini,” ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
  • Kemampuan Pembayaran Bunga Utang Turun

Rasio bunga utang terhadap pendapatan negara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada 2014, rasio tercatat sebesar 8,6%. Angka itu kemudian meningkat menjadi 13,3% pada 2018. Hal ini mengindikasikan kemampuan pendapatan negara untuk menopang pembayaran bunga utang menurun.

Otoritas fiskal mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi beberapa hal. Pertama, peningkatan stok utang seiring dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah yang ekspansif. Kedua, dinamika likuiditas yang makin ketat sehingga mendorong peningkatan imbal hasil (yield).

  • Pemerintah Ubah Sistem Pencatatan

Pemerintah mengubah sistem pencatatan minyak hasil eksplorasi PT Pertamina yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan membuat desit neraca dagang di sektor migas tidak terlihat terlalu besar. Pemerintah mengklaim selama ini defisit di sektor migas sejatinya tidak terlalu besar.

Baca Juga: Menkeu: Tidak Hanya Indonesia yang Pusing Hadapi Pajaknya Google Cs

“Sebetulnya defisit migas kita tidak terlalu lebar. Masyarakat perlu tahu bahwa hasil eksplorasi minyak yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan di bawa ke dalam negeri, selama ini tercatat sebagai barang impor. Ini yang menyebabkan defisit neraca perdagangan menjadi lebar,” jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution. (kaw)

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pengajuan permintaan sertifikat elektronik yang menjadi sarana autentikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik  ini tidak dapat dilakukan saat hari libur nasional dan cuti bersama Lebaran.

Baca Juga: Batas Harga Rumah Kena PPnBM Naik, Ini Harapan Pemerintah & Pengusaha

“Mengantisipasi hal ini, PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan sertifikat yang masih berlaku dan mengajukan permintaan kembali sertifikat elektronik sebelum hari libur nasional dan cuti bersama,” ujar Hestu dalam Pengumuman No. PENG-04/PJ.09/2019

Seperti diketahui, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak (SE) No.SE- 20/PJ/2014 sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor SE-69/PJ/2015, sertifikat elektronik memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.PER-28/PJ/2015, jika sertifikat elektronik sudah expired, PKP dipastikan sudah tidak bisa lagi menggunakan aplikasi e-Faktur. Untuk itu, PKP harus mengajukan permohonan sertifikat elektronik yang baru.

Baca Juga: Pemerintah Tambah Jumlah Layer Sanksi Kepabeanan

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti pernyataan pemerintah terkait pencabutan insentif pembebasan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengatakan salah satu alasan pencabutan insentif tersebut adalah besarnya kuota barang kena cukai, terutama rokok, yang ada di kawasan tersebut.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pengajuan Serifikat Elektronik Bisa Dilakukan Berurutan

Sertifikat elektronik berfungsi sebagai autentikasi pengguna layanan perpajakan yang dapat berupa, pertama, layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Baca Juga: Catat! Insentif Pajak Vokasi & Riset Dijanjikan Terbit Pekan Ini

Kedua, penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur). Ketiga, layanan perpajakan secara elektronik lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

“Permohonan pencabutan dan permintaan kembali sertifikat elektronik dilakukan secara berurutan dan dapat dilakukan pada hari yang sama,” ujar Hestu Yoga Saksama Pengumuman No. PENG-04/PJ.09/2019.

  • Konsumsi yang Berlebihan di FTZ

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan terjadi anomali konsumsi rokok di kawasan free trade zone (FTZ). Dia mencontohkan Tanjung Pinang. Meskipun menjadi salah satu FTZ yang belum memiliki industri di dalamnya. Dengan jumlah penduduk berkisar 7.000 orang, total rata-rata konsumsi rokok per hari mencapai 1.180 batang dengan tingkat prevalensi sebesar 36%.

Baca Juga: Sri Mulyani Estimasi Penerimaan Perpajakan 2019 Meleset dari Target

“Sementara total rata-rata konsumsi rokok nasional, total prevalensi nasional hanya 26,72%. Ini kan aneh,” katanya.

  • Pemerintah Susun Ulang Insentif KEK

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwjijono Moegiarso mengatakan akan menyusun ulang insentif yang disediakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tidak hanya insentif fiskal, insentif nonfiskal pun akan disediakan pemerintah, seperti permudahan layanan kepabeanan, layanan imigrasi, hingga penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Investor ini sudah mengantre, tapi mereka semua butuh kejelasan dan kepastian mengenai KEK. Makanya kami sedang bahas revisi aturan insentif KEK, kami kejar betul revisi ini,” ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
  • Kemampuan Pembayaran Bunga Utang Turun

Rasio bunga utang terhadap pendapatan negara dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada 2014, rasio tercatat sebesar 8,6%. Angka itu kemudian meningkat menjadi 13,3% pada 2018. Hal ini mengindikasikan kemampuan pendapatan negara untuk menopang pembayaran bunga utang menurun.

Otoritas fiskal mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi beberapa hal. Pertama, peningkatan stok utang seiring dengan upaya mendukung kebijakan pemerintah yang ekspansif. Kedua, dinamika likuiditas yang makin ketat sehingga mendorong peningkatan imbal hasil (yield).

  • Pemerintah Ubah Sistem Pencatatan

Pemerintah mengubah sistem pencatatan minyak hasil eksplorasi PT Pertamina yang masuk ke Indonesia. Hal ini akan membuat desit neraca dagang di sektor migas tidak terlihat terlalu besar. Pemerintah mengklaim selama ini defisit di sektor migas sejatinya tidak terlalu besar.

Baca Juga: Menkeu: Tidak Hanya Indonesia yang Pusing Hadapi Pajaknya Google Cs

“Sebetulnya defisit migas kita tidak terlalu lebar. Masyarakat perlu tahu bahwa hasil eksplorasi minyak yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan di bawa ke dalam negeri, selama ini tercatat sebagai barang impor. Ini yang menyebabkan defisit neraca perdagangan menjadi lebar,” jelas Menko Perekonomian Darmin Nasution. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, sertifikat elektronik
artikel terkait
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:04 WIB
SELANDIA BARU
Rabu, 19 Juni 2019 | 10:09 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 18 Juni 2019 | 17:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK