Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Di Depan Mahasiswa, Sri Mulyani Beberkan Problematika Penerimaan Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0

DEPOK, DDTCNews – Sebagian besar kebutuhan pengelolaan negara dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak. Namun, berbagai problematika menaungi instrumen utama penerimaan negara ini, mulai dari angka tax ratio yang rendah hingga kinerja penerimaan yang tak memenuhi target dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan masalah tersebut saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/5). Dalam terminologi sederhana dia menjabarkan kusutnya penerimaan negara karena jumlah pembayar pajak yang sedikit dan banyaknya praktik penghindaran pajak.

"Mengumpulkan pajak itu memang ada tujuannya namun persoalan pajak kita yang membayar terlalu sedikit dan yang menghindari pajak terlalu banyak," katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

Sebagai contoh adalah catatan pemerintah perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan angka penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Wajib pajak terdaftar atau yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) ada 38,7 juta. Dari jumlah itu, yang wajib mengisi SPT sebanyak 17,7 juta.

Namun, hingga batas akhir di Maret tahun ini, Ditjen Pajak hanya menerima 10,6 juta laporan SPT 2017. Hal ini kemudian menandakan macetnya 'transfer payment' dari masyarakat mampu untuk pembiayaan pemerintah dalam anggaran negara.

"Penduduk Indonesia 257 juta. Dari sebanyak itu yang teregistrasi bayar pajak hanya 38,7 juta itu April 2018. Dari 38,7 juta yang benar-benar kasih SPT itu 17,7 juta tapi itu ada yang SPT nihil nggak bayar pajak dan yang bayar hanya 10,6 juta. Jadi kalau 250 juta orang (kebutuhan) ditanggung 10,6 juta orang ya berat ya," terangnya.

Baca Juga: Soal Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani Minta Antisipasi dari DJP

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan reformasi fiskal secara berkelanjutan. Pasalnya, APBN yang sehat merupakan salah satu alat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

"Jadi sekarang saya ingin mengatakan kenapa fiscal policy itu perlu di-reform? atau APBN secara umum perlu di-reform? Pertama, karena ekonomi itu tidak selalu berjalan mulus, linier. Makanya pertumbuhan baik ekonomi maupun penerimaan bagian dari strategi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Hal itu bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal yang sehat," terangnya dilansir laman Kemenkeu.(Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Tugas DJP Tidak Populer

"Mengumpulkan pajak itu memang ada tujuannya namun persoalan pajak kita yang membayar terlalu sedikit dan yang menghindari pajak terlalu banyak," katanya.

Baca Juga: Sri Mulyani Titip Soal Ekonomi Digital ke DJP, Ada Apa?

Sebagai contoh adalah catatan pemerintah perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan angka penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Wajib pajak terdaftar atau yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) ada 38,7 juta. Dari jumlah itu, yang wajib mengisi SPT sebanyak 17,7 juta.

Namun, hingga batas akhir di Maret tahun ini, Ditjen Pajak hanya menerima 10,6 juta laporan SPT 2017. Hal ini kemudian menandakan macetnya 'transfer payment' dari masyarakat mampu untuk pembiayaan pemerintah dalam anggaran negara.

"Penduduk Indonesia 257 juta. Dari sebanyak itu yang teregistrasi bayar pajak hanya 38,7 juta itu April 2018. Dari 38,7 juta yang benar-benar kasih SPT itu 17,7 juta tapi itu ada yang SPT nihil nggak bayar pajak dan yang bayar hanya 10,6 juta. Jadi kalau 250 juta orang (kebutuhan) ditanggung 10,6 juta orang ya berat ya," terangnya.

Baca Juga: Soal Omnibus Law Perpajakan, Sri Mulyani Minta Antisipasi dari DJP

Oleh karena itu, pemerintah akan terus melakukan reformasi fiskal secara berkelanjutan. Pasalnya, APBN yang sehat merupakan salah satu alat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

"Jadi sekarang saya ingin mengatakan kenapa fiscal policy itu perlu di-reform? atau APBN secara umum perlu di-reform? Pertama, karena ekonomi itu tidak selalu berjalan mulus, linier. Makanya pertumbuhan baik ekonomi maupun penerimaan bagian dari strategi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Hal itu bisa dilakukan melalui kebijakan fiskal yang sehat," terangnya dilansir laman Kemenkeu.(Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Tugas DJP Tidak Populer
Topik : kampus, kuliah umum, sri mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 21 Mei 2018 | 13:58 WIB
PAJAK UMKM
Selasa, 20 Desember 2016 | 14:42 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Sabtu, 01 Desember 2018 | 21:27 WIB
KOMPETISI PAJAK-FIA UI
Selasa, 13 Februari 2018 | 11:32 WIB
INVESTASI EKONOMI
berita pilihan
Selasa, 21 Januari 2020 | 17:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:44 WIB
JEPANG
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:41 WIB
OMNIBUS LAW
Selasa, 21 Januari 2020 | 16:24 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:32 WIB
SOSIALISASI PERPAJAKAN
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
DKI JAKARTA
Selasa, 21 Januari 2020 | 15:05 WIB
AGENDA PAJAK
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:52 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Selasa, 21 Januari 2020 | 14:40 WIB
FILIPINA