Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Penanaman modal menjadi faktor krusial dalam upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Vietnam dipilih sebagai negara pembanding sekaligus kompetitor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan secara umum insentif fiskal antara Indonesia dan Vietnam tidak jauh berbeda, seperti adanya fasilitas tax holiday. Namun, dalam urusan menarik investasi asing, Vietnam lebih kompetitif dalam menawarkan fasilitas fiskal.

Salah satu faktor yang mendukung tingkat daya saing tersebut adalah soal tarif pajak penghasilan (PPh) untuk korporasi. Tarif PPh badan Vietman sebesar 20% merupakan salah satu tarif terendah di Kawasan Asean

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

“Rezim fiskalnya Vietnam yang sekarang ini dianggap berhasil menarik investasi. Untuk Vietnam, PPh badan mereka adalah 20%. Ini termasuk tarif yang rendah di kawasan Asean,” katanya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Senin (17/6/2019).

Tarif PPh tersebut, menurut Sri Mulyani, masih lebih rendah ketimbang tarif PPh badan Indonesia sebesar 25%. Untuk bisa kompetitif dengan tarif tersebut, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia harus terlebih dahulu melantai di bursa.

Selain itu, tarif PPh bisa dipangkas lebih rendah dengan adanya kebijakan relaksasi khusus. Wajib pajak di Vietnam dapat menikmati tarif PPh sebesar 17% juga beroperasi di daerah tertinggal. Diskon pajak juga dapat ditekan hingga menjadi 10% untuk yang beroperasi di daerah yang sangat tertinggal. Kebijakan fiskal ini yang belum dilakukan Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

“Untuk daerah yang sangat tertinggal diberikan pemotongan dengan tarif 10%. Kami, untuk hal ini, belum memiliki, kecuali untuk perusahaan yang sudah IPO,” paparnya.

Oleh karena itu, perbaikan dari sisi kebijakan fiskal penting dilakukan untuk menjaga daya saing ekonomi nasional, terutama dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri.

“Kita tentu akan terus harus me-refine policy kita agar kita tidak tertinggal dan tidak kalah dari sisi kemampuan menarik investasi dan mendorong ekspor,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla

Salah satu faktor yang mendukung tingkat daya saing tersebut adalah soal tarif pajak penghasilan (PPh) untuk korporasi. Tarif PPh badan Vietman sebesar 20% merupakan salah satu tarif terendah di Kawasan Asean

Baca Juga: Penerimaan Tertekan, Sri Mulyani Tetap Lanjutkan Kebijakan Insentif

“Rezim fiskalnya Vietnam yang sekarang ini dianggap berhasil menarik investasi. Untuk Vietnam, PPh badan mereka adalah 20%. Ini termasuk tarif yang rendah di kawasan Asean,” katanya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Senin (17/6/2019).

Tarif PPh tersebut, menurut Sri Mulyani, masih lebih rendah ketimbang tarif PPh badan Indonesia sebesar 25%. Untuk bisa kompetitif dengan tarif tersebut, perusahaan yang berinvestasi di Indonesia harus terlebih dahulu melantai di bursa.

Selain itu, tarif PPh bisa dipangkas lebih rendah dengan adanya kebijakan relaksasi khusus. Wajib pajak di Vietnam dapat menikmati tarif PPh sebesar 17% juga beroperasi di daerah tertinggal. Diskon pajak juga dapat ditekan hingga menjadi 10% untuk yang beroperasi di daerah yang sangat tertinggal. Kebijakan fiskal ini yang belum dilakukan Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Indonesian AID, Apa Itu?

“Untuk daerah yang sangat tertinggal diberikan pemotongan dengan tarif 10%. Kami, untuk hal ini, belum memiliki, kecuali untuk perusahaan yang sudah IPO,” paparnya.

Oleh karena itu, perbaikan dari sisi kebijakan fiskal penting dilakukan untuk menjaga daya saing ekonomi nasional, terutama dalam menarik investasi masuk ke dalam negeri.

“Kita tentu akan terus harus me-refine policy kita agar kita tidak tertinggal dan tidak kalah dari sisi kemampuan menarik investasi dan mendorong ekspor,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Soal Insentif Pajak, Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla
Topik : insentif pajak, insentif fiskal, Vietnam, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:45 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 18:54 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 16:28 WIB
KORPORASI
berita pilihan
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:49 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Sabtu, 19 Oktober 2019 | 16:45 WIB
SHORTFALL PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 18:54 WIB
PERUNDANG-UNDANGAN
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 16:28 WIB
KORPORASI
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 14:34 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 11:46 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 10:52 WIB
THAILAND
Jum'at, 18 Oktober 2019 | 09:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:49 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 17 Oktober 2019 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK