Berita
Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD
Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA
Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 11:44 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 16 September 2021 | 09:30 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Di Bawah Rezim Trump, Puluhan Korporasi Ternyata Tak Bayar Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Di Bawah Rezim Trump, Puluhan Korporasi Ternyata Tak Bayar Pajak

Mantan Presiden AS Donald Trump. ANTARA FOTO/REUTERS/Octavio Jones/AWW/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) mengungkap terdapat 39 korporasi besar AS yang sama sekali tidak membayar pajak korporasi akibat berlakunya Tax Cuts and Jobs Act (TCJA).

Dalam laporannya berjudul Corporate Tax Avoidance Under the Tax Cuts and Jobs Act, 39 korporasi tidak membayar pajak pada 2018 hingga 2020 meski total laba yang dilaporkan kepada pemegang saham mencapai US$122 miliar atau setara dengan Rp1.765 triliun.

"Sebagian perusahaan tersebut memang membayar pajak pada 1 atau 2 tahun tersebut. Namun, total pajak yang mereka bayar selama 3 tahun sebesar US$0. Artinya, mereka menerima pengembalian pembayaran pajak dari IRS," tulis ITEP dalam laporannya, Senin (2/8/2021).

Baca Juga: Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

ITEP mencontohkan perusahaan telekomunikasi AS, T-Mobile yang memiliki laba yang paling tinggi selama 3 tahun terakhir, yakni mencapai US$11,5 miliar. Meski demikian, T-Mobile justru menerima restitusi sebesar US$80 juta.

Selain T-Mobile, beberapa perusahaan yang sama sekali tak membayar pajak atau justru mendapatkan restitusi selama 3 tahun terakhir antara lain FedEx, American Electric Power, PPL, DISH Network, Duke Energy, dan lain-lain.

Tak hanya itu, ITEP juga mencatat terdapat 73 korporasi yang membayar pajak jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif pajak korporasi sebesar 21% pada TCJA. Puluhan perusahaan tersebut hanya membayar pajak separuh dari tarif 21%.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Negara Lain Jadikan Kantor Pajak Penyalur Insentif

"Secara keseluruhan, 73 korporasi tersebut membayar pajak efektif sebesar 5,3% selama 3 tahun terakhir. Dengan demikian, pajak yang mereka bayar hanya 5,3% dari laba perusahaan," tulis ITEP.

Adapun perusahaan-perusahaan yang tercatat membayar pajak amat rendah akibat TCJA antara lain Amazon, Bank of America, Domino's Pizza, Motorola, Netflix, Nike, Verizon, Walt Disney, Viacom, hingga Xerox.

ITEP juga mencatat Netflix tercatat memiliki laba sebelum pajak senilai US$5,29 miliar sepanjang 2018 hingga 2020. Namun, total pajak yang dibayar oleh Netflix hanya US$24 juta. Tarif pajak efektif yang ditanggung oleh Netflix ternyata hanya 0,4%.

Baca Juga: Pengadilan Sebut Skema Insentif Pajak Untuk Korporasi Langgar Aturan

Menurut ITEP, anggota parlemen telah melakukan pembiaran atas praktik penghindaran pajak. Hal ini menimbulkan biaya yang besar terhadap AS. (rig)

Topik : amerika serikat, donald trump, penghindaran pajak, restitusi pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Sabtu, 18 September 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

Sabtu, 18 September 2021 | 10:00 WIB
RUU HKPD

DBH Perikanan Dihapus dalam RUU HKPD, Ini Alasannya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:21 WIB
PAJAK DALAM BERITA

WP Tak Diaudit Lebih Berisiko dan NPWP Bendahara Dihapus, Cek Videonya

Sabtu, 18 September 2021 | 09:00 WIB
BELANDA

Kebijakan Baru PPN e-Commerce Eropa, Pelapak Online Perlu Tahu Ini

Sabtu, 18 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Kerahkan Pegawai ke Lapangan dan Tebar Email ke WP

Sabtu, 18 September 2021 | 06:00 WIB
KABUPATEN BANGLI

Tak Perlu Repot, Cek Tagihan Pajak PBB Bisa Lewat Aplikasi Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA

Multidisiplin Ilmu, Profesional Pajak Harus Tahu Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PKP Kegiatan Usaha Tertentu?

Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Gugatan Diterbitkannya Surat Paksa