Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dapat Surat Tagihan Pajak, Youtuber dan Influencer Mendemo

A+
A-
0
A+
A-
0
Dapat Surat Tagihan Pajak, Youtuber dan Influencer Mendemo

Ilustrasi. (DDTCNews)

BEOGRAD, DDTCNews – Ribuan pekerja lepas di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menggelar demonstrasi atau unjuk rasa lantaran merasa dikenakan beban pajak yang tidak adil oleh Pemerintah Serbia.

Presiden Asosiasi Pekerja Internet Serbia Miran Pogacar mengatakan aksi protes dilakukan di depan gedung parlemen untuk menuntut perlakuan pajak yang adil bagi jenis pekerjaan baru dari internet seperti youtuber dan influencer media sosial.

“Otoritas telah berlaku diskriminatif terhadap pekerja lepas di bidang internet,” katanya, dikutip Selasa (19/1/2021).

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

Pogacar menjelaskan pekerja lepas internet tidak memiliki payung hukum yang jelas seperti pekerja formal. Para freelancer dunia maya ini tidak terikat ketentuan upah minimum, jam kerja dan waktu lembur serta pilihan untuk membentuk serikat pekerja.

Meski begitu, ribuan pekerja lepas di bidang TIK justru mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan dari otoritas pajak. Mereka menghadapi tagihan utang pajak atas penghasilan yang diraih dari internet dalam 5 tahun terakhir atau setara dengan tarif 80% PPh OP.

Menurutnya, Serbia memerlukan payung hukum perpajakan untuk jenis pekerjaan baru tersebut agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

"Kewajiban [perpajakan] pekerja internet harus dimulai saat UU baru dibuat secara tepat menjelaskan hak dan kewajiban bagi pekerja lepas," ujarnya.

Untuk itu, aksi demonstrasi dilancarkan dengan dua tuntutan utama pada bidang perpajakan. Pertama, tarif PPh OP nonkaryawan di Serbia harus kompetitif ketimbang negara lain di kawasan Balkan. Kedua, meminta proses pemeriksaan dihentikan dan kewajiban membayar utang pajak dalam 5 tahun terakhir dihapus alias pemutihan pajak.

Aksi yang digelar pada 16 Januari 2021 tersebut pada akhirnya direspons positif oleh pemerintah. Perdana Menteri (PM) Ana Brnabic, Menkeu Sinisa Mali dan Direktur Badan Administrasi Pajak Dragana Markovic bersedia melakukan negosiasi dengan para pekerja lepas internet untuk merumuskan kebijakan pajak. Proses negosiasi akan dilangsungkan pekan ini.

Baca Juga: Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

"Kami berharap protes ini menyadarkan semua pihak bahwa jalan negosiasi adalah cara paling menguntungkan bagi kami dan negara," kata salah satu anggota asosiasi Milica Dragicevic seperti dilansir emerging-europe.com. (rig)

Topik : serbia, youtuber, influencer, pajak penghasilan, penagihan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Sagita

Rabu, 27 Januari 2021 | 08:45 WIB
pekerja lepas seperti yang disebutkan diatas merupakan pekerjaan baru yang mendapatkan penghasilan, sudah seharusnya dikenakan pajak. dan memang harus dibuatkan peraturan yang jelas agar tidak terjadi salahpaham.
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 17:00 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Indonesia Siap Sambut Konsensus Pajak Global, DJP Siapkan Ini

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran