Review
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Sabtu, 23 Mei 2020 | 06:08 WIB
Seri Tax Control Framework (7)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Cukai Rokok Naik 23%, Tinggi atau Tidak? Tulis Komentar Anda di Sini

A+
A-
7
A+
A-
7
Cukai Rokok Naik 23%, Tinggi atau Tidak? Tulis Komentar Anda di Sini

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah memutuskan akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata sebesar 23% mulai 1 Januari 2020. Kenaikan tarif CHT tersebut ditimbang akan mengerek naik harga jual eceran (HJE) rokok sebesar rata-rata 35%.

Sebagian kalangan menganggap keputusan tersebut sudah tepat, karena tarif cukai tidak mengalami kenaikan sejak 2018. Namun, sebagian yang lain menganggap kenaikan tersebut terlalu tinggi. Yang jadi korban dari kebijakan itu terutama adalah petani tembakau.

Pemerintah beralasan kenaikan tarif tersebut sudah mengakomodasi berbagai kepentingan, yakni keberlangsungan industri dan isu kesehatan. Dari sisi industri, perhatian diberikan kepada kelompok Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Baca Juga: DJBC: Pembukaan Kawasan Industri Rokok Terpadu di Sulsel Belum Pasti

Tarif cukai untuk segmen usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja dan mayoritas menggunakan bahan baku lokal hasil petani ini hanya dinaikkan 10%. Besaran kenaikan tersebut lebih rendah dari kenaikan tarif kelompok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 23%.

Selain itu, kenaikan tarif cukai rokok rata-rata 23% juga merupakan upaya untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok ilegal. Tarif yang naik sebesar 23% dipandang sebagai titik optimum dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal tetap di bawah 3%.

Dari isu kesehatan, kenaikan tarif cukai itu adalah upaya pemerintah menurunkan prevalansi perokok terutama untuk anak, remaja dan perempuan. Pasalnya, prevalensi anak dan remaja menjadi perokok naik dari 7% ke 9%. Kondisi yang sama terjadi pada perempuan dengan kenaikan dari 2,5% ke 4,8 %.

Baca Juga: DJBC: 82 Produsen Rokok Dapat Penundaan Bayar Cukai 90 Hari

“Dari 2018 tidak ada perubahan tarif. Sekarang yang menonjol itu peningkatan jumlah perokok muda dan perempuan dan juga porsi konsumsi masyarakat miskin terbesar kedua adalah untuk rokok,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (16/9/2019).

Di sisi lain, kenaikan tarif tersebut juga meningkatkan setoran cukai di APBN 2020, dari tahun ini Rp165,5 triliun menjadi Rp180,5 triliun tahun depan, atau naik 9%. Total target penerimaan Ditjen Bea dan Cukai sendiri tahun depan mencapai Rp223 triliun.

Akan halnya kalangan industri rokok berpendapat kenaikan tarif cukai sebesar rata-rata 23% itu akan membuat industri rokok semakin tertekan. Kenaikan tersebut diyakini akan memberi implikasi pada dua aspek, yaitu meningkatkan peredaran rokok ilegal dan menekan nasib industri rokok.

Baca Juga: Lantik Sekretaris BKF & 2 Direktur LPDP, Ini Pesan Sri Mulyani

Hitung-hitungan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), apabila cukai naik 23% dan HJE naik 35% , industri harus membayar cukai sekitar Rp185 triliun. Jumlah tersebut sudah melampaui target setoran cukai dalam APBN 2020. Belum lagi pajak rokok 10% dan PPN 9,1% dari HJE.

“Dengan demikian setoran kami ke pemerintah bisa mencapai Rp200 triliun. Belum pernah terjadi kenaikan cukai dan HJE yang sebesar ini. Benar-benar di luar nalar kami,” ungkap Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan, Sabtu (14/9/2019).

Penjelasan lebih lanjut tentang pola dan tren kebijakan cukai sekaligus ekstensifikasinya secara global bisa dilihat di sini. Lalu, apa pendapat Anda mengenai keputusan kenaikan tarif cukai rokok itu? Anda setuju terlalu tinggi seperti kalangan industri, atau cukup seperti pemerintah? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar berikut:

Baca Juga: Ini Penjelasan Kepala BKF Soal Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Topik : debat, tarif cukai, cukai rokok, BKF, GAPPRI
X

Edit Komentar

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
Komentar
PERIODE OKTOBER I, 1-14 OKTOBER 2019
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Terlalu Tinggi
Cukup
Pilih Terlalu Tinggi atau Cukup dahulu
0/1000
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Suhardiman

Jum'at, 08 November 2019 | 14:18 WIB
Kenaikan tarif sebesar 23% cukup signifikan untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok. Selain itu dapat menekan jumlah penikmat rokok yang nota bene tidak baik bagi kesehatan. #MariBicara

Suhardiman

Jum'at, 08 November 2019 | 14:17 WIB
Kenaikan tarif sebesar 23% cukup signifikan untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai rokok. Selain itu dapat menekan jumlah penikmat rokok yang nota bene tidak baik bagi kesehatan. #MariBicara

mohammad dimas pamungkas

Selasa, 01 Oktober 2019 | 20:10 WIB
Berbicara tentang hasil tembakau seolah tidak bisa terlepas hubungan nya dengan cukai, karena penerapan cukai sendiri merupakan sebuah upaya pembatasan konsumsi barang tersebut yang dimana menimbulkan efek negatif kepada setiap pengkonsumsinya (UU No 39 tahun 2007), hasil tembakau ini sangat begitu ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 18 Februari 2020 | 17:35 WIB
INGGRIS
Kamis, 13 Februari 2020 | 16:03 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 13 Februari 2020 | 15:30 WIB
PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
Kamis, 13 Februari 2020 | 09:42 WIB
PENGISIAN JABATAN ESELON I KEMENKEU
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK