Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Cegah Penghindaran, P3B Direnegosiasi

A+
A-
0
A+
A-
0

KAMPALA, DDTCNews – Pemerintah Uganda akan melakukan renegoisasi terhadap semua perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di negaranya. Hal itu dilakukan guna mengurangi praktik penghindaran pajak yang memanfaatkan celah-celah P3B tersebut.

Menteri Keuangan Uganda Matia Kasaija menjelaskan dalam pidatonya bahwa Pemerintah Uganda berkomitmen akan mempersulit perusahaan-perusahaan dalam mengeksploitasi kelemahan P3B.

“Pemerintah juga telah mengembangkan kebijakan baru untuk memandu P3B. Kami akan segera mulai proses negosiasi ulang P3B yang tidak mematuhi kebijakan ini," kata Kasaija dalam pidatonya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Perkaya Literasi Perpajakan, Delegasi DDTC Borong Buku di India

P3B merupakan suatu perjanjian yang dapat menentukan negara mana yang memiliki hak untuk memajaki perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih negara. Melalui P3B itulah, perusahaan multinasional dapat memilih di mana ia akan membayar pajak. “Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih di negara yang tarifnya lebih rendah, atau bahkan menghindar dari semua negara,” ujarnya.

Pemerintah Uganda telah mengajukan amandemen atas Section 88 (5) ketentuan pajak penghasilannya (Income Tax Act). Otoritas pajaknya, Uganda Revenue Authority (URA), juga melobi perubahan ketentuan tersebut guna mengatasi masalah penyalahgunaan P3B.

Dalam amandemen tersebut, seseorang atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan di bawah aturan P3B harus membuktikan bahwa mereka memiliki aktivitas ekonomi yang signifikan di negara di mana mereka ingin dikenakan pajak.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Secara terpisah, organisasi internasional ActionAid dan the Southern and Eastern African Trade, Information, and Negotiations Institute (SEATINI) mengkritik keras adanya ketentuan P3B yang selama ini mengakibatkan terampasnya dana-dana pembangunan di negara berkembang.

Menurut laporan keduanya, perusahaan multinasional sering mengambil keuntungan dari P3B untuk mengalihkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah (treaty shopping). Perusahaan tersebut, seperti dikutip allafrica.com, melibatkan negara-negara tertutup seperti Mauritius dan ‘conduit country’ seperti Belanda sebagai lokasi untuk menghindari pajak.

“Ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Uganda. Saat ini Uganda mempunyai P3B dengan negara-negara seperti Denmark, India, Mauritius, Belanda, Norwegia, Afrika Selatan, dan Inggris,” ungkap laporan SEATINI dan ActionAid. (Amu)

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional

“Pemerintah juga telah mengembangkan kebijakan baru untuk memandu P3B. Kami akan segera mulai proses negosiasi ulang P3B yang tidak mematuhi kebijakan ini," kata Kasaija dalam pidatonya beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Perkaya Literasi Perpajakan, Delegasi DDTC Borong Buku di India

P3B merupakan suatu perjanjian yang dapat menentukan negara mana yang memiliki hak untuk memajaki perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih negara. Melalui P3B itulah, perusahaan multinasional dapat memilih di mana ia akan membayar pajak. “Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih di negara yang tarifnya lebih rendah, atau bahkan menghindar dari semua negara,” ujarnya.

Pemerintah Uganda telah mengajukan amandemen atas Section 88 (5) ketentuan pajak penghasilannya (Income Tax Act). Otoritas pajaknya, Uganda Revenue Authority (URA), juga melobi perubahan ketentuan tersebut guna mengatasi masalah penyalahgunaan P3B.

Dalam amandemen tersebut, seseorang atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan di bawah aturan P3B harus membuktikan bahwa mereka memiliki aktivitas ekonomi yang signifikan di negara di mana mereka ingin dikenakan pajak.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Secara terpisah, organisasi internasional ActionAid dan the Southern and Eastern African Trade, Information, and Negotiations Institute (SEATINI) mengkritik keras adanya ketentuan P3B yang selama ini mengakibatkan terampasnya dana-dana pembangunan di negara berkembang.

Menurut laporan keduanya, perusahaan multinasional sering mengambil keuntungan dari P3B untuk mengalihkan labanya ke negara dengan tarif pajak yang rendah (treaty shopping). Perusahaan tersebut, seperti dikutip allafrica.com, melibatkan negara-negara tertutup seperti Mauritius dan ‘conduit country’ seperti Belanda sebagai lokasi untuk menghindari pajak.

“Ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Uganda. Saat ini Uganda mempunyai P3B dengan negara-negara seperti Denmark, India, Mauritius, Belanda, Norwegia, Afrika Selatan, dan Inggris,” ungkap laporan SEATINI dan ActionAid. (Amu)

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Berkontribusi dalam Buku Terbitan Internasional
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, p3b
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA
Senin, 11 November 2019 | 10:42 WIB
EKONOMI DIGITAL
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA