JERMAN

Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Rabu, 13 Januari 2021 | 16:45 WIB
Cegah Aksi Unilateral, Menkeu Bujuk AS Sepakati Proposal Pajak Digital

Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz. (foto: globaldomainsnews.com)

BERLIN, DDTCNews – Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) membuat Jerman berharap banyak presiden terpilih Joe Biden akan kembali ke meja perundingan konsensus pajak ekonomi digital.

Menkeu Jerman Olaf Scholz mengatakan akan mencari peluang kesepakatan dengan pemerintahan Joe Biden perihal kerangka perpajakan perusahaan internasional. Menurutnya, masih ada harapan untuk mencapai kesepakatan multilateral terkait dengan pajak ekonomi digital.

"Ada harapan yang meningkat bahwa pada akhir kepresidenan Trump akan mengantarkan era baru kerja sama multilateral," katanya dikutip Rabu (13/1/2021).

Baca Juga:
Jika Batalkan 2 Pilar OECD, UN Tax Convention Tak Akan Disahkan Eropa

Scholz mengutarakan target cetak biru konsensus yang dilakukan OECD akan diterima AS paling lambat pada musim panas 2021. Menurutnya, proposal kebijakan pajak ekonomi digital sejatinya sudah tersedia pada tahun lalu dan tinggal menunggu persetujuan politik.

Menurutnya, Jerman mendukung penuh upaya OECD untuk menghasilkan konsensus yang menjadi jawaban atas tantangan pemajakan ekonomi digital lintas yurisdiksi. Proposal kebijakan tersebut akan merevolusi aturan perpajakan perusahaan multinasional dan meningkatkan pendapatan pajak sekitar US$100 miliar di seluruh dunia.

Selain itu, konsensus pajak ekonomi digital juga diperlukan untuk meredam gelombang aksi unilateral pajak layanan digital dari berbagai negara. Scholz memastikan posisi Jerman menentang keras aksi unilateral pajak digital karena menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor.

Baca Juga:
Naikkan Tarif Pajak Penjualan, PM ini Yakin Dampak ke Inflasi Minim

Menurutnya, aksi unilateral bisa memicu adanya perang dagang yang berpotensi merugikan masing-masing negara. Contoh saja, AS dan Prancis yang hampir terlibat perang dagang jilid II saat pajak layanan digital Prancis kembali aktif di awal tahun fiskal 2021.

"Kami menentang pendekatan 'go it alone' yang dilakukan Paris. Kesepakatan tidak hanya akan memperkuat anggaran nasional dan membatasi praktik penggelapan pajak, tetapi juga membantu bisnis mengurangi ketidakpastian hukum," tuturnya seperti dilansir ft.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

BERITA PILIHAN
Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jatuh pada Hari Libur, Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan Tidak Diundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:17 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Optimalisasi Dua PP Perpajakan Migas Jadi Cara untuk Genjot PNBP Migas