Review
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 21 Juli 2020 | 09:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 29 JULI-4 AGUSTUS 2020
Selasa, 28 Juli 2020 | 17:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 29 Juli 2020 | 11:01 WIB
DDTC PODTAX
Reportase

Buat Warga Depok! Pemutihan Pajak PBB Diperpanjang Jadi 30 September

A+
A-
3
A+
A-
3
Buat Warga Depok! Pemutihan Pajak PBB Diperpanjang Jadi 30 September

Pengumuman pemutihan pajak PBB Kota Depok. (foto: Pemkot Depok)

DEPOK, DDTCNews—Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok memperpanjang masa berlaku pemberian fasilitas penghapusan sanksi pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 30 September 2020 mendatang.

"Kami perpanjang hingga 30 September 2020 karena masih dalam masa pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah II BKD Kota Depok Muhammad Reza, dikutip Senin (6/7/2020).

Reza menjelaskan keringanan penghapusan sanksi administrasi ini diberikan secara otomatis kepada wajib pajak yang membayarkan kewajiban PBB-nya sebelum 30 September dan tanpa melalui prosedur permohonan.

Baca Juga: Wah, Pemutihan Pajak Kendaraan Jilid II Sampai 30 November 2020

Melalui perpanjangan masa berlaku stimulus ini serta beberapa program keringanan pajak lainnya, Reza berharap masyarakat bisa taat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo yang ditentukan.

Warga Kota Depok dapat melakukan pembayaran pajak di bank-bank dan lembaga lain yang terdaftar antara lain BJB, BTN, BSM, BNI, CIMB Niaga, OCBC NISP, Alfamart, Indomart, Kantor Pos, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak.

Sebelumnya, masa berlaku penghapusan sanksi atau pemutihan ini mulai April hingga 30 Juni 2020. Perpanjangan kebijakan pemutihan ini berlandaskan pada Peraturan Walikota (Perwal) Depok No. 44/2020 yang merevisi Perwal No. 21/2020.

Baca Juga: DJP Kirim Email untuk 174.000 Wajib Pajak Strategis, Ada Apa?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) per 6 Mei lalu, tercatat target pendapatan daerah Kota Depok mencapai Rp3,08 triliun dengan target pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp1,26 triliun.

Dilansir dari berita.depok.go.id, target penerimaan pajak dari PBB Kota Depok saat pertama kali fasilitas pembebasan sanksi administrasi ini diluncurkan mencapai Rp324 miliar tahun ini. (rig)

Baca Juga: Diperpanjang! Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan Hingga 31 Agustus
Topik : kota depok, pemutihan pajak, pajak bumi dan bangunan, insentif pajak, pajak daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 30 Juli 2020 | 14:58 WIB
SE-43/PJ/2020
Kamis, 30 Juli 2020 | 14:22 WIB
SE-43/PJ/2020
Kamis, 30 Juli 2020 | 13:55 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
berita pilihan
Senin, 03 Agustus 2020 | 19:22 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:38 WIB
CPNS KEMENKEU
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PROVINSI JAMBI
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:11 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:49 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:13 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Agustus 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:54 WIB
PPN PRODUK DIGITAL