Berita
Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Buat Antisipasi, Parlemen Minta Proposal Pajak Digital Dibahas

A+
A-
1
A+
A-
1
Buat Antisipasi, Parlemen Minta Proposal Pajak Digital Dibahas

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Parlemen Eropa meminta negara anggota untuk segera membahas proposal pajak digital zona Eropa sebagai kebijakan alternatif jika konsensus global kembali tidak tercapai pada tahun ini.

Melalui keterangan resmi, Parlemen Eropa menyerukan pentingnya membuat regulasi perpajakan baru untuk perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi. Pasalnya, telah terjadi kesenjangan perlakuan pajak antara model bisnis digital dan konvensional di negara anggota Uni Eropa.

"Rata-rata bisnis digital menghadapi tarif pajak efektif hanya 9,5%, sedangkan model bisnis tradisional di seluruh negara Uni Eropa dikenakan tarif rata-rata sebesar 23,2%." tulis keterangan Parlemen Eropa, dikutip pada Kamis (29/4/2021).

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Rencana pajak digital Uni Eropa menawarkan dua aspek atas tantangan perpajakan perusahaan digital. Pertama, tambahan penerimaan yang didapat negara anggota. Kedua, jaminan kesetaraan perlakuan perpajakan antara bisnis digital dan bisnis konvensional.

Dalam estimasi awal, penerapan pajak digital khusus zona Eropa akan membawa tambahan penerimaan pajak miliran hingga puluhan miliar euro. Tambahan penerimaan pajak yang didapat negara anggota berbeda-beda karena akan ditentukan beberapa faktor, seperti tempat pajak dipungut, tarif pajak, dan tingkat pertumbuhan dari kegiatan usaha di negara anggota.

“Pengguna platform online dan konsumen layanan digital menjadi elemen sentral dalam penciptaan nilai tambah bagi bisnis digital. Nexus baru akan memberikan pemulihan yang efektif terhadap praktik perencanaan pajak agresif dan praktik penghindaran pajak," terang parlemen.

Baca Juga: Soal Pajak Karbon Uni Eropa, AS: Terlalu Dini untuk Mendiskusikannya

Parlemen menegaskan proposal pajak digital Uni Eropa merupakan alternatif kebijakan jika pembahasan konsensus global di bawah koordinasi OECD kembali buntu pada pertengahan tahun ini. Jika kesepakatan internasional tidak bisa dicapai, Uni Eropa sudah siap meluncurkan aksi unilateral pajak digital yang berlaku untuk seluruh negara anggota.

"Jika kesepakatan internasional tidak dapat dicapai, Uni Eropa harus siap meluncurkan proposalnya sendiri untuk memajaki ekonomi digital pada akhir 2021," imbuh parlemen, seperti dilansir accountancydaily.co. (kaw)

Baca Juga: World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata
Topik : Uni Eropa, pajak digital, ekonomi digital, konsensus, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 14:00 WIB
KINERJA PAJAK

OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik

Kamis, 22 Juli 2021 | 11:00 WIB
RESENSI JURNAL

Kesetaraan Pelaporan Pajak Digital

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:49 WIB
EKONOMI DIGITAL

Konsensus Pajak Ekonomi Digital, Sri Mulyani: Sengketa Bisa Dikurangi

Rabu, 21 Juli 2021 | 18:07 WIB
EKONOMI DIGITAL

Soal Minimum Tax, Sri Mulyani: Tidak Mungkin Beri Insentif Pajak 0%

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 08:11 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kurangi Celah Pajak, DJP Bakal Manfaatkan Kemajuan Teknologi Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi