AKUNTABILITAS KEUANGAN

BPK Serahkan Dua LHP ke Pemprov Jateng, Ini Catatannya

Redaksi DDTCNews | Minggu, 30 Mei 2021 | 12:01 WIB
BPK Serahkan Dua LHP ke Pemprov Jateng, Ini Catatannya

Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar. BPK menyatakan masih ada temuan permasalahan yang signifikan yang memengaruhi efektivitas upaya Pemprov Jateng dalam meningkatkan iklim investasi. (Foto: Youtube Mens Obsession)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan dua laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Anggota V BPK Bahrullah Akbar mengatakan LHP pertama yang diserahkan adalah hasil audit atas laporan keuangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2020. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Jateng.

"Sebelum ini kami telah meminta tanggapan Pemprov Jateng atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi rekomendasi untuk menindaklanjuti rekomendasi, sehingga tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel," katanya dalam keterangan resmi dikutip Jumat (28/5/2021).

Baca Juga:
Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Bahrullah menjelaskan opini WTP berdasarkan empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan. Kemudian, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, LHP kedua yang diserahkan auditor negara adalah LHP Kinerja atas efektivitas kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah tahun anggaran 2020.

BPK menggelar audit kinerja layanan investasi karena menjadi program unggulan Jateng dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Baca Juga:
Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Program unggulan tersebut diproyeksikan sebagai model reformasi birokrasi pada tingkat kabupaten/kota yang berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Hasil yang diharapkan dari program unggulan tersebut adalah peningkatan layanan yang diselenggarakan oleh PTSP yang dapat mendukung kemudahan berinvestasi di Jateng.

Bahrullah menyebutkan masih ada temuan permasalahan yang signifikan yang memengaruhi efektivitas upaya pemprov meningkatkan iklim investasi. Hasil temuan tersebut menjadi dasar pemda melakukan perbaikan untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi di Jateng.

"Pemeriksaan kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemprov Jateng untuk dapat meningkatkan realisasi nilai penanaman modal di Jawa Tengah," imbuhnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 21 Maret 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

Sabtu, 09 Desember 2023 | 12:30 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti Inkonsistensi Pengurangan Sanksi Pajak Antar-Kanwil DJP

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:47 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bansos Beras Hingga Akhir Tahun, Jokowi: Saya Usaha, Tapi Enggak Janji

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:31 WIB PENGAWASAN PAJAK

Data Konkret akan Daluwarsa, WP Berpotensi Di-SP2DK atau Diperiksa

Kamis, 28 Maret 2024 | 14:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Mau Pembetulan SPT Menyangkut Harta 5 Tahun Terakhir, Apakah Bisa?