Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BKF: PMK Insentif Vokasi & Riset Sudah Siap

1
1

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu memastikan aturan teknis insentif fiskal super deduction taxuntuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang) sudah siap. Otoritas tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk insentif super deduction tax telah rampung. Aturan terkait tata cara pemberian fasilitas fiskal akan menjadi satu paket dengan peraturan pemerintah (PP) yang akan rilis minggu depan.

“PMK-nya sudah jadi dan tinggal menunggu nomer PP keluar,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (14/6/2019).

Baca Juga: Pemerintah Perlu Beri Definisi yang Jelas Soal Litbang

Suahasil menjelaskan PMK super deduction tax tersebut nantinya akan menjadi panduan teknis pemberian insentif bagi kegiatan vokasi dan litbang. Salah satu pengaturan dalam beleid tersebut nantinya akan mengatur rincian kompetensi yang berhak mendapat insentif.

Dia menambahkan payung hukum PP super deduction tax sudah final dan tinggal menunggu waktu untuk dirilis ke publik. Aspek administrasi berupa penomoran menjadi tahapan terakhir yang akan dilakukan pemerintah.

“PP-nya sudah final dan itu akan kita jadikan payung untuk PMK. Secara konsep [PP super deduction tax] sudah diberi arahan dari pimpinan dan presiden sudah minta. Ini kan proses administrasinya saja,” imbuh Suahasil.

Baca Juga: Tekan Harga Tiket Pesawat, Insentif Pajak Siap Dirilis

Seperti diketahui, rencana pemberian super deduction tax untuk vokasi dan litbang sudah bergulir sejak tahun lalu. Dalam perkembangan terakhir, pengurang penghasilan bruto direncanakan hingga maksimal 200% bagi industri yang menjalankan pendidikan vokasi. Ini berbeda dari rencana semula yang maksimal hanya 100%.

Selanjutnya, untuk industri yang melakukan litbang (research and development/R&D), pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto maksimal 300%. Hal ini juga lebih besar dari rencana semula yang hanya 200%. (kaw)

Baca Juga: Menko Darmin Sebut Super Tax Deduction Indonesia Lebih Menarik

“PMK-nya sudah jadi dan tinggal menunggu nomer PP keluar,” katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (14/6/2019).

Baca Juga: Pemerintah Perlu Beri Definisi yang Jelas Soal Litbang

Suahasil menjelaskan PMK super deduction tax tersebut nantinya akan menjadi panduan teknis pemberian insentif bagi kegiatan vokasi dan litbang. Salah satu pengaturan dalam beleid tersebut nantinya akan mengatur rincian kompetensi yang berhak mendapat insentif.

Dia menambahkan payung hukum PP super deduction tax sudah final dan tinggal menunggu waktu untuk dirilis ke publik. Aspek administrasi berupa penomoran menjadi tahapan terakhir yang akan dilakukan pemerintah.

“PP-nya sudah final dan itu akan kita jadikan payung untuk PMK. Secara konsep [PP super deduction tax] sudah diberi arahan dari pimpinan dan presiden sudah minta. Ini kan proses administrasinya saja,” imbuh Suahasil.

Baca Juga: Tekan Harga Tiket Pesawat, Insentif Pajak Siap Dirilis

Seperti diketahui, rencana pemberian super deduction tax untuk vokasi dan litbang sudah bergulir sejak tahun lalu. Dalam perkembangan terakhir, pengurang penghasilan bruto direncanakan hingga maksimal 200% bagi industri yang menjalankan pendidikan vokasi. Ini berbeda dari rencana semula yang maksimal hanya 100%.

Selanjutnya, untuk industri yang melakukan litbang (research and development/R&D), pemerintah berencana memberikan pengurang penghasilan bruto maksimal 300%. Hal ini juga lebih besar dari rencana semula yang hanya 200%. (kaw)

Baca Juga: Menko Darmin Sebut Super Tax Deduction Indonesia Lebih Menarik
Topik : insentif pajak, riset, R&D, super deduction tax
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL