Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Besaran Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang

A+
A-
2
A+
A-
2
Besaran Insentif Supertax Deduction Kegiatan Litbang

OPTIMALISASI kegiatan pada bidang penelitian dan pengembangan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha.

Selain itu, berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan juga dapat mendorong industri untuk melakukan penemuan, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri.

Dengan begitu, perlu adanya insentif pajak untuk mendukung dan mendorong kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memberikan insentif supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan.

Baca Juga: PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Pemberian insentif supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (PMK 153/2020).

Sesuai dengan Pasal Pasal 1 ayat (1) PMK 153/2020, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.

Sementara itu, pengembangan merupakan kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Definisi pengembangan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) PMK 153/2020.

Baca Juga: BI Ingin Insentif PPN Rumah DTP Diperpanjang Hingga 2022

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) PMK 153/2020, wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 300%.

Pengurangan penghasilan bruto tersebut ditentukan dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pengurangan panghasilan bruto paling tinggi 300% tersebut meliputi 2 hal berikut:

Baca Juga: Mengulik Sederet Manfaat IPO: Akses Permodalan Hingga Insentif Pajak
  1. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
  2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, terhadap tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% tersebut dapat meliputi 4 hal. Pertama, insentif supertax deduction sebesar 50% diberikan jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak perlindungan varietas tanaman (PVT) yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri.

Kedua, pemberian insentif supertax deduction sebesar 25%. Besaran insentif tersebut diberikan dalam hal penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT luar negeri, selain yang didaftarkan di kantor paten atau kantor PVT dalam negeri.

Sebagai tambahan informasi, hak PVT dapat didefinisikan sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Baca Juga: Fasilitas Fiskal Jadi Menu Paling Menarik Bagi Investor Hulu Migas

Ketiga, insentif supertax deduction sebesar 100% diberikan apabila penelitian dan pengembangan mencapai tahap komersialisasi. Keempat, pemberian insentif supertax deduction sebesar 25%.

Insentif sebesar 25% diberikan jika penelitian dan pengembangan menghasilkan hak kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT sebagaimana dimaksud pada poin pertama, kedua, dan/atau mencapai komersialisasi pada poin ketiga melalui suatu kerja sama.

Adapun kerja sama yang dimaksud harus dilaksanakan dengan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Baca Juga: Pariwisata Mulai Pulih, Pajak Atas Turis Dioptimalkan

Merujuk pada Pasal 3 ayat (1) PMK 153/2020, komersialisasi dapat dilakukan wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan atau wajib pajak lainnya. Apabila komersialisasi dilakukan wajib pajak lainnya, tambahan pengurangan penghasilan bruto diberikan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Komersialisasi oleh wajib pajak lainnya dapat dilakukan jika wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan telah memenuhi 2 ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PMK 153/2020.

Adapun 2 ketentuan yang dimaksud ialah wajib pajak telah mendapatkan kekayaan intelektual berupa paten atau hak PVT serta mendapatkan penghasilan dengan nilai yang seharusnya diterima atas pemanfaatan paten atau hak PVT dari wajib pajak lainnya yang melaksanakan komersialisasi. (vallen/kaw)

Baca Juga: Pikat Produksi Film Internasional, Pemerintah Tawarkan Diskon Pajak

Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, litbang

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 28 November 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua DPR Usulkan Insentif Pajak Mobil Diperpanjang Hingga 2022

Sabtu, 27 November 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Pemda Diminta Evaluasi Pemberian Insentif Pemutihan Denda

Sabtu, 27 November 2021 | 12:33 WIB
WEBINAR INSTITUT STIAMI

Dua Ketentuan Baru di UU HPP Jadi Keseriusan Pemerintah Dukung UMKM

Jum'at, 26 November 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Waduh, Camat Dapat Surat Teguran Gara-Gara Target Pajak Tak Tercapai

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker