Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Berniat Kirim SPT Lewat Gojek & Grab? Perhatikan Syarat Ini

9
9

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pernahkah Anda berpikir untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) lewat jasa mitra ojek online? Jika iya, Anda perlu berhati-hati karena bisa saja pengiriman tidak dianggap sebagai bentuk penyampaian SPT sesuai regulasi.

Dalam laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) memahami perkembangan teknologi telah memungkinkan adanya pengiriman berkas melalui layanan berbasis daring (online), seperti Gojek dan Grab. Namun, DJP meminta agar wajib pajak (WP) memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan.

“Mengapa demikian? Karena sampai dengan saat ini, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku, penyampaian SPT mengenal tiga cara,” demikian penjelasan DJP, seperti dikutip pada Senin (18/3/2019).

Baca Juga: Bertambah, Ini Yurisdiksi yang Bertukar Data Keuangan dengan Indonesia

Cara penyampaian pertama adalah penyampaian langsung oleh WP ke Kantor DJP. Selanjutnya, cara kedua dan ketiga adalah pengiriman melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan cara lain yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Adapun penyampaian dengan cara lain tersebut dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Selain itu, masih masuk dalam kategori cara lain, penyampaian bisa dilakukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP sesuai perkembangan teknologi informasi.

Lantas, apakah mitra ojek online masuk dalam ketegori jasa ekspedisi atau kurir? DJP ternyata menegaskan mitra ojek online bukan kelompok perusahaan yang memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau kurir dalam pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Apakah mitra ojek online masuk dalam ketegori saluran tertentu? Ternyata tidak. Saluran tertentu sebagai sarana penyampaian SPT adalah laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak untuk WP tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP, serta saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Dengan demikian, lanjut DJP, penyampaian SPT melalui mitra ojek online dikelompokkan dalam penyampaian SPT secara langsung. Namun, ada beberapa syarat agar penyampaian SPT itu sudah sesuai regulasi.

Pertama, penyampaiannya dilakukan di Tempat Pelayanan Tertentu (TPT) pada KPP tempat WP terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat WP terdaftar.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Kedua, WP menyerahkan surat penunjukan kepada mitra ojek online yang menyatakan bahwa WP telah menunjuk mitra ojek online bersangkutan untuk menyampaikan SPT. Dengan demikian, mitra ojek online yang ditunjuk harus paham betul kewajiban dan konsekuensi dari penunjukan tersebut.

“Isi surat penunjukan juga harus memenuhi syarat,” tegas DJP.

Adapun syarat surat itu sekurang-kurangnya harus memuat penunjukan kepada mitra ojek online untuk menyampaikan SPT ke KPP, menerima kembali berkas SPT dan menyampaikan kembali SPT kepada WP dalam hal SPT dinyatakan tidak lengkap oleh KPP, serta menyampaikan Bukti Penerimaan Surat dari KPP ke WP dalam hal SPT dinyatakan lengkap.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

“Jika mitra ojek online tidak dapat menunjukkan surat penunjukan seperti di atas maka penyampaian SPT secara langsung melalui mitra ojek online tidak dapat diterbitkan Bukti Penerimaan Surat,” imbuh DJP.

Bagaimana? Masih berniat untuk menyampaikan SPT dengan menggunakan jasa mitra ojek online? DJP justru menyarankan pelaporan SPT secara online dengan menggunakan e-Filing. Penggunaan e-Filing bisa di mana saja dan kapan saja. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial

“Mengapa demikian? Karena sampai dengan saat ini, berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku, penyampaian SPT mengenal tiga cara,” demikian penjelasan DJP, seperti dikutip pada Senin (18/3/2019).

Baca Juga: Bertambah, Ini Yurisdiksi yang Bertukar Data Keuangan dengan Indonesia

Cara penyampaian pertama adalah penyampaian langsung oleh WP ke Kantor DJP. Selanjutnya, cara kedua dan ketiga adalah pengiriman melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan cara lain yang diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Adapun penyampaian dengan cara lain tersebut dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Selain itu, masih masuk dalam kategori cara lain, penyampaian bisa dilakukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP sesuai perkembangan teknologi informasi.

Lantas, apakah mitra ojek online masuk dalam ketegori jasa ekspedisi atau kurir? DJP ternyata menegaskan mitra ojek online bukan kelompok perusahaan yang memiliki izin usaha jasa ekspedisi atau kurir dalam pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-518/PJ./2000.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan yang Dihadapi Ditjen Pajak di Era Ekonomi Global

Apakah mitra ojek online masuk dalam ketegori saluran tertentu? Ternyata tidak. Saluran tertentu sebagai sarana penyampaian SPT adalah laman DJP, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak untuk WP tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan WP, serta saluran lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Dengan demikian, lanjut DJP, penyampaian SPT melalui mitra ojek online dikelompokkan dalam penyampaian SPT secara langsung. Namun, ada beberapa syarat agar penyampaian SPT itu sudah sesuai regulasi.

Pertama, penyampaiannya dilakukan di Tempat Pelayanan Tertentu (TPT) pada KPP tempat WP terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat WP terdaftar.

Baca Juga: DJP: Konsensus Pemajakan Ekonomi Digital Harus Sederhana

Kedua, WP menyerahkan surat penunjukan kepada mitra ojek online yang menyatakan bahwa WP telah menunjuk mitra ojek online bersangkutan untuk menyampaikan SPT. Dengan demikian, mitra ojek online yang ditunjuk harus paham betul kewajiban dan konsekuensi dari penunjukan tersebut.

“Isi surat penunjukan juga harus memenuhi syarat,” tegas DJP.

Adapun syarat surat itu sekurang-kurangnya harus memuat penunjukan kepada mitra ojek online untuk menyampaikan SPT ke KPP, menerima kembali berkas SPT dan menyampaikan kembali SPT kepada WP dalam hal SPT dinyatakan tidak lengkap oleh KPP, serta menyampaikan Bukti Penerimaan Surat dari KPP ke WP dalam hal SPT dinyatakan lengkap.

Baca Juga: Sri Mulyani Beri Penghargaan 10 Mantan Dirjen Pajak

“Jika mitra ojek online tidak dapat menunjukkan surat penunjukan seperti di atas maka penyampaian SPT secara langsung melalui mitra ojek online tidak dapat diterbitkan Bukti Penerimaan Surat,” imbuh DJP.

Bagaimana? Masih berniat untuk menyampaikan SPT dengan menggunakan jasa mitra ojek online? DJP justru menyarankan pelaporan SPT secara online dengan menggunakan e-Filing. Penggunaan e-Filing bisa di mana saja dan kapan saja. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani: Reformasi Pajak Tidak Parsial
Topik : SPT, e-Filing, Ditjen Pajak, kepatuhan formal, Gojek, Grab
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL