Review
Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Beri Insentif Pajak, Sri Mulyani Ajak Investor Bangun Proyek Ini

A+
A-
3
A+
A-
3
Beri Insentif Pajak, Sri Mulyani Ajak Investor Bangun Proyek Ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak para investor untuk membangun lebih banyak proyek yang ramah lingkungan di Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan sektor swasta dapat berperan aktif dalam upaya pengendalian emisi karbon dengan membangun proyek yang ramah lingkungan. Pemerintah, sambungnya, juga telah menyediakan berbagai insentif yang dapat dapat dimanfaatkan.

"Kementerian Keuangan menggunakan instrumen perpajakan untuk bisa meningkatkan peranan swasta dalam membangun berbagai proyek-proyek yang sifatnya climate change friendly," katanya dalam sebuah webinar, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

Sri Mulyani mengatakan pemerintah mengarahkan kebijakan untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui pemberian stimulus. Menurutnya, stimulus serupa juga akan diberikan kepada bidang usaha yang ramah lingkungan.

Beberapa stimulus yang telah tersedia yakni tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor, pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah (DTP), serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mendukung pengembangan proyek tenaga listrik bertenaga panas bumi dan energi terbarukan lainnya.

Sri Mulyani menyebut saat ini dunia tengah dihadapkan pada dua bencana sekaligus, yakni pandemi Covid-19 dan risiko perubahan iklim. Semua negara juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menangani persoalan tersebut karena dampak perubahan iklim tidak mengenal batas negara.

Baca Juga: Cara agar Sumbangan Penanganan Covid-19 Dapat Jadi Pengurang Pajak

Dia kemudian mengutip data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Environment Programme/UNEP) tentang suhu bumi saat ini yang meningkat 1,1 derajat celcius dibandingkan dengan kondisi pra-industrialisasi dan meningkat 3,2 derajat celcius pada 2020.

Di Indonesia, dampak suhu yang lebih hangat itu misalnya terlihat dari meningkatnya permukaan air laut karena es di kawasan kutub terus mencair. "Konsekuensinya luar biasa, yaitu di berbagai belahan dunia kita melihat fenomena yang katastropikal," ujarnya.

Melalui Kesepakatan Paris, Sri Mulyani menyebut pemerintah berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Beberapa langkah yang dilakukan misalnya mengimplementasikan kebijakan penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging/CBT) dan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Baca Juga: Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Sri Mulyani menambahkan upaya pengendalian perubahan iklim juga membutuhkan biaya tinggi. Pemerintah membutuhkan biaya senilai US$247,2 miliar atau RpRp3.461 triliun untuk menjalankan komitmen penurunan emisi hingga 2030. Artinya, setiap tahun harus ada alokasi setidaknya Rp266,2 triliun.

Sejak 2016 hingga 2019, pemerintah baru mengalokasikan dana untuk perubahan iklim rata-rata sekitar Rp86,7 triliun per tahun dalam APBN. Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan dukungan dari sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai komitmen penanganan perubahan iklim.

"Memang tidak selalu harus gunakan APBN. Harus gotong-royong bersama," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Pajak Penghasilan Sewa Tanah dan Bangunan Penanganan Covid-19 Masih 0%

Topik : kebijakan fiskal, insentif pajak, emisi karbon, ramah lingkungan, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Olivia Ariyanto

Jum'at, 11 Juni 2021 | 22:30 WIB
Diharapkan stimulus-stimulus pajak yang disediakan pemerintah mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk ikut serta berperan aktif dalam menciptakan proyek yang ramah lingkungan mengingat dampak perubahan iklim yang kian hari semakin serius dan dapat dirasakan.
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi PPKM, Pengusaha Ritel Minta Insentif Pajak Hingga Subsidi

Kamis, 22 Juli 2021 | 14:38 WIB
PMK 82/2021

Biar Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Cukup Sampaikan Ini

Kamis, 22 Juli 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Gaji Disiapkan, Sri Mulyani Bakal Alokasikan Rp8,8 Triliun

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:32 WIB
KINERJA FISKAL

Sri Mulyani Sebut Pemanfaatan Insentif Pajak Sudah Cukup Tinggi

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:11 WIB
PELAYANAN PAJAK

Sempat Tidak Bisa Akses Layanan Terkait NPWP? Ternyata DJP Lakukan Ini

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF