Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Beleid Baru, Ada 12 Jabatan ASN yang Tidak Dapat THR Tahun Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
Beleid Baru, Ada 12 Jabatan ASN yang Tidak Dapat THR Tahun Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24/2020 sebagai payung hukum pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada ASN, TNI/Polri, dan pensiunan.

Dalam beleid, THR tahun ini hanya akan diberikan pada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS, dan penerima pensiunan atau tunjangan. Sementara itu, ada 12 kelompok jabatan yang tidak akan menerima THR.

“Bahwa penyebaran Covid-19 juga berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya stimulus dan stabilitas ekonomi khususnya berupa pemberian THR kepada PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS, dan penerima pensiunan atau tunjangan,” bunyi PP tersebut, dikutip Selasa (12/5/2020).

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

Jabatan yang tidak mendapatkan THR antara lain pejabat negara, kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di MA; wakil menteri; pimpinan tinggi atau setara di PNS, TNI, dan Polri.

Jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS, TNI, dan Polri juga tidak mendapatkan THR. Kemudian, dewan pengawas BLU; dewan pengawas LPP; staf khusus kementerian; hakim ad hoc; dan anggota DPRD.

Demikian pula pimpinan LNS dan LPP, pejabat pengelola BLU, atau setara; PNS, TNI, Polri yang sedang cuti diluar tanggungan negara; dan PNS, TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Pembayaran THR untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan akan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. PP tersebut ditandatangani Presiden pada 9 Mei 2020, dan diundangkan dua hari kemudian.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan THR dilakukan paling lambat hari Jumat (15/5/2020). Anggaran THR yang disiapkan untuk ASN mencapai Rp29,38 triliun.

Anggaran tersebut akan dibagi dalam tiga bagian antara lain THR untuk ASN pemerintah pusat, TNI, dan Polri sebesar Rp6,77 triliun. Kemudian, THR untuk pensiunan Rp8,7 triliun, dan THR untuk ASN pemerintah daerah sebesar Rp13,89 triliun.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Ini Bukan Hal Biasa, Ini Mengerikan

Anggaran THR tahun ini tercatat turun Rp5,5 triliun ketimbang tahun lalu. Penurunan alokasi THR juga disebabkan adanya kebutuhan dana yang sangat besar dalam penanganan pandemi Corona sehingga pemerintah perlu melakukan penghematan. (rig)

Topik : tunjangan hari raya, thr, pandemi corona, presiden jokowi, peraturan pemerintah, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:27 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 16:10 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:34 WIB
JERMAN
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 11 Juli 2020 | 13:01 WIB
KARTUNIS LALO ALCARAZ:
Sabtu, 11 Juli 2020 | 12:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN