Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Belanja Pegawai K/L Turun 4,2% Hingga Mei, Ini Kata Sri Mulyani

A+
A-
2
A+
A-
2
Belanja Pegawai K/L Turun 4,2% Hingga Mei, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) turun 4,2% menjadi Rp95,4 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp99,6 triliun.

Sri Mulyani mengklaim penurunan belanja pegawai tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan pemberian tunjangan hari raya. Hasilnya, pemerintah menghemat sekitar Rp4,2 triliun.

"Realisasi belanja pegawai K/L turun 4,2 persen secara year on year karena perubahan kebijakan pemberian THR (tunjangan hari raya) 2020," katanya melalui konferensi video, Selasa (16/6/2020).

Baca Juga: Serapan Anggaran Rendah, Konsumsi Pemerintah Minus 6,9%

Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberikan THR kepada pejabat negara termasuk presiden dan wakil presiden dan pejabat eselon I dan II dari THR. Selain itu, tunjangan kinerja juga tidak masuk dalam komponen THR.

Selain itu, penghematan belanja pegawai juga terjadi di pos belanja honorarium berupa uang lembur atau tunjangan kinerja. Penghematan diklaim lantaran banyak pekerja yang saat ini bekerja dari rumah.

Realisasi belanja honorarium, vokasi, dan lainnya hingga Mei 2020 hanya Rp29,9 triliun. Angka tersebut turun 14,6% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35,1 triliun.

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

Kementerian/lembaga yang mencatatkan penurunan belanja paling besar adalah Mahkamah Agung sebesar Rp2,5 triliun atau turun 11%. Disusul, Polri turun 6% menjadi Rp20 triliun dan Kementerian Pertahanan turun 5% menjadi Rp19,2 triliun.

Menurut Sri Mulyani, hampir seluruh belanja pegawai di tiap kementerian/lembaga turun, kecuali Kementerian Agama. Kenaikan belanja pegawai di Kemenag disebabkan kenaikan biaya tunjangan tenaga pendidik dan penyuluh non-PNS. (rig)

Baca Juga: Cegah Resesi, Airlangga: Belanja Pemerintah Perlu Rp800 T Tiap Kuartal
Topik : belanja pegawai, belanja negara, APBN 2020, menteri keuangan sri mulyani, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020