Fokus
Literasi
Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL
Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 04 Agustus 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 04 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 4 - 10 AGUSTUS 2021
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Perincian Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp677 Triliun

A+
A-
3
A+
A-
3
Begini Perincian Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp677 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi virus Corona dinaikkan dari Rp641,17 triliun menjadi Rp677,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penambahan anggaran akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden No. 54/2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. Presiden akan meneken revisi Perpres tersebut dalam waktu dekat.

“Biaya penanganan Covid-19 akan masuk di revisi Perpres senilai Rp677,20 triliun," katanya melalui konferensi video, Rabu (2/6/2020).

Baca Juga: Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Menkeu menjelaskan anggaran PEN nantinya dialokasikan pada sejumlah pos di antaranya penanganan virus Corona, santunan kematian tenaga medis, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di sektor kesehatan dengan total nilai Rp87,55 triliun.

Kemudian, untuk program jaring pengaman sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos untuk warga Jabodetabek, bansos untuk warga non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon tarif listrik, serta BLT dana desa dengan total nilai Rp203,9 triliun.

Penambahan anggaran PEN juga dialokasikan untuk mendukung pelaku UMKM, berupa subsidi bunga, dukungan modal kerja UMKM, hingga penjaminan kredit modal kerja darurat. Nilainya mencapai Rp123,46 triliun.

Baca Juga: Tingkatkan Pelayanan Pajak, DJP Sediakan 7 Saluran Pengaduan

Tidak ketinggalan, Kementerian Keuangan juga mengalokasikan tambahan anggaran PEN untuk mendukung pelaku usaha melalui insentif perpajakan dengan total nilai insentif mencapai Rp123,01 triliun.

“Total insentif perpajakan mencapai 123,01 triliun, yang dinikmati oleh ribuan kelompok usaha yang memang dianggap eligible untuk mendapat dukungan insentif perpajakan,” ujar Sri Mulyani.

Penambahan anggaran PEN juga dialokasikan untuk penjaminan berupa dana talangan untuk BUMN senilai Rp44,57 triliun, serta dukungan sektor pemerintah daerah sebesar Rp97,11 triliun. (rig)

Baca Juga: Dukung Penagihan Pajak, DJP Beberkan Fungsi & Cara Kerja Aplikasi ATP

Topik : efek virus corona, pemulihan ekonomi nasional, menteri keuangan sri mulyani, anggaran APBN, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

berita pilihan

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Genjot Penerimaan Pajak, e-Tax Bakal Dipasang di 4.000 Tempat Usaha

Kamis, 05 Agustus 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Terlibat Pengelakan Pajak, Bank Ini Akhirnya Bayar Denda Rp80 Miliar

Kamis, 05 Agustus 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menyikapi Kasus Pinjaman Intragrup Saat Krisis Ekonomi

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:30 WIB
UNI EROPA

Tahun Depan, Warga Negara Asing yang Berkunjung Harus Bayar Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Pakai ATP dalam Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak

Kamis, 05 Agustus 2021 | 07:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Keluar dari Middle Income Trap, Perlu Peningkatan Penerimaan Pajak

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Pembangunan I?

Rabu, 04 Agustus 2021 | 18:15 WIB
EFEK PANDEMI COVID-19

Subsidi Kuota Internet Diperpanjang Hingga November 2021

Rabu, 04 Agustus 2021 | 17:52 WIB
PPh BUNGA OBLIGASI

RPP Segera Diundangkan, Tarif PPh Bunga Obligasi WP Dalam Negeri Turun