Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Begini Cara Ahok Tarik Tunggakan PBB

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaya Purnama memberikan keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 1993-2012 sebagai insentif guna menarik tunggakan pajak periode tersebut.

Keringanan dan penghapusan sanksi itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 103 Tahun 2016 tentang Keringanan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah.

Perinciannya, piutang PBB-P2 tahun 2010-2012 mendapatkan keringanan pokok sebesar 25%, sedangkan untuk periode 1993-2009 keringanan pokoknya sebesar 50%. Adapun, sanksi administrasi berupa bunga dihapuskan secara keseluruhan langsung melalui sistem informasi PBB-P2.

Baca Juga: Ulang Tahun ke-73, Pemkot Beri Pemutihan Denda Tunggakan PBB

“Kami terus melakukan sosialisasi tentang Pergub Nomor 103 Tahun 2016 tentang keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi kepada masyarakat,” tutur Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Tamansari, Jakarta Barat, Andri Kunarso, pekan lalu.

Dia menambahkan UPPD Tamansari sendiri telah memasang spanduk pengumuman di sejumlah titik strategis di wilayah Tamansari. Para lurah dan camat juga akan dilibatkan untuk memperkuat sosialisasi. Berdasarkan data UPPD, tunggakan PBB-P2 tahun 1993 hingga 2012 mencapai lebih dari Rp50 miliar.

Dengan adanya keringanan dan penghapusan sanksi itu, lanjut Andri seperti dilansir poskotanews.com, warga yang menunggak PBB-P2 diharapkan dapat segera melunasi kewajibannya tanpa perlu mengajukan permohonan kepada UPPD Tamansari.

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

“Warga bisa langsung datang dengan membawa fotokopi PBB-P2 atau mencatat Nomor Objek Pajak (NOP) ke kantor Bank DKI untuk membayar kewajibannya. Jadi, wajib pajak juga bisa cepat menelusuri kewajiban PBB-P2nya,” kata Andri.

NOP adalah dasar bagi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NOP dapat terdiri atas satu atau lebih bidang tanah. NJOP adalah dasar penetapan PBB-P2. NOP tertera  pada bagian paling atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterima wajib pajak. (Bsi)

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB

Perinciannya, piutang PBB-P2 tahun 2010-2012 mendapatkan keringanan pokok sebesar 25%, sedangkan untuk periode 1993-2009 keringanan pokoknya sebesar 50%. Adapun, sanksi administrasi berupa bunga dihapuskan secara keseluruhan langsung melalui sistem informasi PBB-P2.

Baca Juga: Ulang Tahun ke-73, Pemkot Beri Pemutihan Denda Tunggakan PBB

“Kami terus melakukan sosialisasi tentang Pergub Nomor 103 Tahun 2016 tentang keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi kepada masyarakat,” tutur Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Tamansari, Jakarta Barat, Andri Kunarso, pekan lalu.

Dia menambahkan UPPD Tamansari sendiri telah memasang spanduk pengumuman di sejumlah titik strategis di wilayah Tamansari. Para lurah dan camat juga akan dilibatkan untuk memperkuat sosialisasi. Berdasarkan data UPPD, tunggakan PBB-P2 tahun 1993 hingga 2012 mencapai lebih dari Rp50 miliar.

Dengan adanya keringanan dan penghapusan sanksi itu, lanjut Andri seperti dilansir poskotanews.com, warga yang menunggak PBB-P2 diharapkan dapat segera melunasi kewajibannya tanpa perlu mengajukan permohonan kepada UPPD Tamansari.

Baca Juga: Revisi 3 Perda Terkait Pajak Diyakini Genjot PAD

“Warga bisa langsung datang dengan membawa fotokopi PBB-P2 atau mencatat Nomor Objek Pajak (NOP) ke kantor Bank DKI untuk membayar kewajibannya. Jadi, wajib pajak juga bisa cepat menelusuri kewajiban PBB-P2nya,” kata Andri.

NOP adalah dasar bagi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NOP dapat terdiri atas satu atau lebih bidang tanah. NJOP adalah dasar penetapan PBB-P2. NOP tertera  pada bagian paling atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterima wajib pajak. (Bsi)

Baca Juga: Luncurkan Sejumlah Aplikasi, Bapenda Optimistis Penuhi Target PBB
Topik : ahok, pbb, dki jakarta
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 18:35 WIB
DI YOGYAKARTA
Kamis, 14 Juli 2016 | 11:07 WIB
KOTA SAMARINDA
Kamis, 14 Juli 2016 | 12:02 WIB
KOTA MAKASSAR
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:02 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH