Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bayar Pajak Restoran & Hotel Bakal Via Online

A+
A-
0
A+
A-
0

MAKASSAR, DDTCNews – Untuk meminimalkan kebocoran yang terjadi dalam pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kota Makassar akan memberlakukan pembayaran pajak restoran dan hotel melalui sistem pembayaran online.

Asisten III Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Takdir Hasan Saleh mengatakan sistem online tersebut digunakan untuk mengantisipasi pengusaha yang kerap melakukan pembukuan ganda. Misalnya mereka memiliki dua laporan yakni pembukuan yang asli dan direkayasa.

“Kalau bukan sistem online yang digunakan maka pendapatan pajak pasti tidak akan meningkat,” ujarnya, Rabu (17/8).

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah

Takdir menegaskan jika pengusaha hotel dan restoran mengalami kerugian, seharusnya tidak akan ada pembangunan hotel atau restoran di Makassar. “Tapi di Makassar tiap tahun paling sedikit lima hotel dibangun, masa pajak saja tidak bisa dibayar,” tuturnya.

Takdir menambahkan kalau sistem online yang akan gunakan adalah sistem online yang dapat mencatat semua transaksi dan transaksi tersebut bisa diketahui setiap harinya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar Amar Busthanul mendesak agar Pemkot Makassar bisa segera merealisasikan sistem pembayaran online tersebut agar penerimaan pajak yang diterima sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebesar Rp1,2 triliun.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak di Sentra Kepulauan Borneo

Menurutnya, seperti dikutip dalam makassarterkini.com, saat ini realisasi PAD Pemkot Makassar masih jauh dari target. “Realisasi pajak tahun 2015 lalu yakni berkisar Rp950 milliar. Jika tahun ini tidak bisa ditingkatkan, bagaimana bisa Makassar dapat berkembang,” katanya.

“Kalau hal ini terjadi berarti ada program pemerintah yang tidak berjalan efektif,” pungkas Amar. (Amu)

Baca Juga: Hanya 1 dari Ratusan Pengusaha Walet yang Patuh Bayar Pajak

“Kalau bukan sistem online yang digunakan maka pendapatan pajak pasti tidak akan meningkat,” ujarnya, Rabu (17/8).

Baca Juga: Wah, Pemerintah Bakal Lakukan Rasionalisasi Pajak Daerah

Takdir menegaskan jika pengusaha hotel dan restoran mengalami kerugian, seharusnya tidak akan ada pembangunan hotel atau restoran di Makassar. “Tapi di Makassar tiap tahun paling sedikit lima hotel dibangun, masa pajak saja tidak bisa dibayar,” tuturnya.

Takdir menambahkan kalau sistem online yang akan gunakan adalah sistem online yang dapat mencatat semua transaksi dan transaksi tersebut bisa diketahui setiap harinya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Makassar Amar Busthanul mendesak agar Pemkot Makassar bisa segera merealisasikan sistem pembayaran online tersebut agar penerimaan pajak yang diterima sesuai dengan yang ditargetkan yakni sebesar Rp1,2 triliun.

Baca Juga: Melihat Profil Pajak di Sentra Kepulauan Borneo

Menurutnya, seperti dikutip dalam makassarterkini.com, saat ini realisasi PAD Pemkot Makassar masih jauh dari target. “Realisasi pajak tahun 2015 lalu yakni berkisar Rp950 milliar. Jika tahun ini tidak bisa ditingkatkan, bagaimana bisa Makassar dapat berkembang,” katanya.

“Kalau hal ini terjadi berarti ada program pemerintah yang tidak berjalan efektif,” pungkas Amar. (Amu)

Baca Juga: Hanya 1 dari Ratusan Pengusaha Walet yang Patuh Bayar Pajak
Topik : pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, sistem pajak online
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 27 Juli 2016 | 13:25 WIB
KOTA PEKANBARU
Rabu, 10 Agustus 2016 | 17:26 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Selasa, 28 November 2017 | 16:01 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Rabu, 23 Agustus 2017 | 17:30 WIB
BALIKPAPAN
berita pilihan
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Kamis, 21 November 2019 | 11:56 WIB
KABUPATEN MURUNG RAYA
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 16 September 2016 | 08:30 WIB
KABUPATEN KEP. SERIBU
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI