Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Batas Harga Rumah Kena PPnBM Naik, Ini Harapan Pemerintah & Pengusaha

1
1

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan pelaku usaha mengharapkan ada efek positif dari kenaikan batasan harga jual hunian yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Topik tersebut menjadi sorotan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (19/6/2019).

Kenaikan batasan tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.86/PMK.010/2019 tentang Perubahan Atas PMK No.35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPnBM.

Dalam beleid terdahulu, hunian yang terkena PPnBM dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan batasan harga jual. Pertama,rumah dan town house dari jenis nonstrata title (Rp20 miliar atau lebih). Kedua, apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya (Rp10 miliar atau lebih).

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan

Dalam beleid terbaru, pemerintah tidak memberikan pembagian jenis hunian mewah. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih dikenai PPnBM 20%.

“Ini untuk menstimulus sektor properti,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti rencana rilis insentif bagi kegiatan vokasi dan litbang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema super tax deduction telah disiapkan dan kini berada di bawah kewenangan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: DJP Undang Anda untuk Berkontribusi dalam Jurnal Elektronik Perpajakan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Volume Transaksi Diharapkan Naik

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan belakangan ini kinerja sektor properti kurang bergairah. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak sektor tersebut. Adanya kenaikan batasan harga jual hunian mewah ini diharapkan mampu mendorong volume transaksi.

Dia menampik kenaikan batasan harga jual rumah yang kena PPnBM akan memperlebar kesenjangan dalam kepemilikan properti. Menurutnya, hunian mewah memiliki pasar tersendiri. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga telah merevisi pengenaan PPN bagi rumah sederhana melalui PMK No.81/PMK.03/2019.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun
  • Segmen Menengah Atas Diharapkan Lebih Bergairah

Sekjen Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan kenaikan batasan hunian mewah ini sudah lama diusulkan oleh asosiasi. Dengan adanya kenaikan batasan tersebut, pelaku usaha berharap pasar properti di segmen high end yang sudah stagnan menjadi bergairah kembali.

“Ini usulan dari kami karena nilai dari PPnBM awalnya sangat memberatkan. Ini bisa menjadi trigger pertumbuhan properti menengah atas,” tuturnya.

  • Tiga Poin Insentif

Dalam rancangan beleid yang memuat insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang, ada tiga poin utama yang diatur. Pertama,pemberian fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah aktiva tetap berwujud tanah. Fasilitas ini diberikan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan perluasan usaha pada bidang tertentu yang masuk kategori padat karya.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

Kedua, pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi). Ketiga, pemberian pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pemberian fasilitas asalkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat menghasilkan invensi, inovasi, teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional.

  • Pacu Kontribusi Pelaku Usaha

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai super tax deduction dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan training danupskilling tenaga kerja. Pasalnya, selama ini peran usaha dalam pelatihan masih cenderung minim.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset
  • Pelaku Usaha Minta Penghapusan PPh untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha meminta Presiden Joko Widodo agar bisa mengenakan pajak penghasilan (PPh) 0% bagi usaha mikro dan kecil. PPh final 0,5% terhadap omzet – yang sudah diturunkan dari sebelumnya 1% –dirasa masih cukup memberatkan.

“Kami meminta sama dengan China yang pada 2020 pajak usaha mikro dan kecilnya 0%,” ujar Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana.

  • BKPM Optimistis Investasi Tumbuh Doubel Digit

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong optimitis investasi tahun ini akan kembali tumbuh double digit setelah tahun lalu melambat menjadi sekitar 4%. Salah satu faktor pendorongnya adalah efek dari perang dagang sehingga beberapa perusahaan China melakukan relokasi order dan industri ke Indonesia.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan

Dalam beleid terdahulu, hunian yang terkena PPnBM dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan batasan harga jual. Pertama,rumah dan town house dari jenis nonstrata title (Rp20 miliar atau lebih). Kedua, apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya (Rp10 miliar atau lebih).

Baca Juga: Soal Pemisahan DJP dari Kemenkeu, Aspek Ini Perlu Jadi Pertimbangan

Dalam beleid terbaru, pemerintah tidak memberikan pembagian jenis hunian mewah. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih dikenai PPnBM 20%.

“Ini untuk menstimulus sektor properti,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama.

Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti rencana rilis insentif bagi kegiatan vokasi dan litbang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan skema super tax deduction telah disiapkan dan kini berada di bawah kewenangan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Baca Juga: DJP Undang Anda untuk Berkontribusi dalam Jurnal Elektronik Perpajakan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Volume Transaksi Diharapkan Naik

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan belakangan ini kinerja sektor properti kurang bergairah. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak sektor tersebut. Adanya kenaikan batasan harga jual hunian mewah ini diharapkan mampu mendorong volume transaksi.

Dia menampik kenaikan batasan harga jual rumah yang kena PPnBM akan memperlebar kesenjangan dalam kepemilikan properti. Menurutnya, hunian mewah memiliki pasar tersendiri. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga telah merevisi pengenaan PPN bagi rumah sederhana melalui PMK No.81/PMK.03/2019.

Baca Juga: Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun
  • Segmen Menengah Atas Diharapkan Lebih Bergairah

Sekjen Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan kenaikan batasan hunian mewah ini sudah lama diusulkan oleh asosiasi. Dengan adanya kenaikan batasan tersebut, pelaku usaha berharap pasar properti di segmen high end yang sudah stagnan menjadi bergairah kembali.

“Ini usulan dari kami karena nilai dari PPnBM awalnya sangat memberatkan. Ini bisa menjadi trigger pertumbuhan properti menengah atas,” tuturnya.

  • Tiga Poin Insentif

Dalam rancangan beleid yang memuat insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang, ada tiga poin utama yang diatur. Pertama,pemberian fasilitas PPh berupa pengurangan penghasilan netto sebesar 60% dari jumlah aktiva tetap berwujud tanah. Fasilitas ini diberikan untuk wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan perluasan usaha pada bidang tertentu yang masuk kategori padat karya.

Baca Juga: Insentif Kegiatan Vokasi, Dirjen Pajak: Tidak Perlu Izin Khusus DJP

Kedua, pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari jumlah biaya praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran (vokasi). Ketiga, pemberian pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pemberian fasilitas asalkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat menghasilkan invensi, inovasi, teknologi baru, atau alih teknologi bagi pengembangan industri dan daya saing nasional.

  • Pacu Kontribusi Pelaku Usaha

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menilai super tax deduction dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan training danupskilling tenaga kerja. Pasalnya, selama ini peran usaha dalam pelatihan masih cenderung minim.

Baca Juga: Menanti Aturan Teknis Insentif Pajak Kegiatan Riset
  • Pelaku Usaha Minta Penghapusan PPh untuk Usaha Mikro dan Kecil

Pelaku usaha meminta Presiden Joko Widodo agar bisa mengenakan pajak penghasilan (PPh) 0% bagi usaha mikro dan kecil. PPh final 0,5% terhadap omzet – yang sudah diturunkan dari sebelumnya 1% –dirasa masih cukup memberatkan.

“Kami meminta sama dengan China yang pada 2020 pajak usaha mikro dan kecilnya 0%,” ujar Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana.

  • BKPM Optimistis Investasi Tumbuh Doubel Digit

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong optimitis investasi tahun ini akan kembali tumbuh double digit setelah tahun lalu melambat menjadi sekitar 4%. Salah satu faktor pendorongnya adalah efek dari perang dagang sehingga beberapa perusahaan China melakukan relokasi order dan industri ke Indonesia.

Baca Juga: Ketentuan PLB Bakal Diperketat, Bea Masuk Tambahan Tekstil Dikenakan
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, properti, PPnBM, hunian mewah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 22 Oktober 2019 | 17:59 WIB
RAPAT TAHUNAN KE-49 SGATAR
Selasa, 22 Oktober 2019 | 17:07 WIB
PP 45/2019
Selasa, 22 Oktober 2019 | 15:18 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 Oktober 2019 | 14:40 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 Oktober 2019 | 11:47 WIB
OTORITAS FISKAL
Selasa, 22 Oktober 2019 | 10:42 WIB
OTORITAS FISKAL
Selasa, 22 Oktober 2019 | 08:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 21 Oktober 2019 | 22:32 WIB
PEMILIHAN KETUA BPK
Senin, 21 Oktober 2019 | 17:26 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Senin, 21 Oktober 2019 | 17:12 WIB
PEMILIHAN KABINET