Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

Batam Logistic Ecosystem Diluncurkan, Ini Manfaat Bagi Pengusaha

A+
A-
2
A+
A-
2
Batam Logistic Ecosystem Diluncurkan, Ini Manfaat Bagi Pengusaha

Ilustrasi. Seorang petugas memantau aktivitas peti kemas internasional di pelabuhan. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus mematangkan persiapan implementasi Batam Logistic Ecosystem (BLE). Jika tidak aral melintang, implementasi BLE akan mulai berjalan pada Desember 2020.

Kepala Kantor Bea Cukai Batam Susila Brata mengatakan implementasi program BLE merupakan bagian dari ekosistem logistik nasional. Dia meyakini program tersebut akan berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.

"BLE akan menjadi program yang bermanfaat dalam pemulihan ekonomi. Dengan segala kemudahan yang ada, diharapkan akan meningkatkan perdagangan dan industri di Kota Batam karena BLE dapat memperlancar arus logistik," katanya, dikutip Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Susila menjelaskan implementasi BLE akan memfasilitasi importir dan eksportir dengan berbagai fitur logistik dari hulu hingga hilir. Pelaku usaha dapat melihat dan memilih harga serta kualitas atas ketersediaan sarana pengangkut, pergudangan, bahkan pembayaran hanya dalam satu aplikasi.

Beberapa informasi juga dapat dikolaborasikan melalui NLE, seperti informasi ketersediaan truk di suatu wilayah (platform trucking), informasi ketersediaan slot kapal domestik antar pulau (Prahu-Hub), dan informasi jadwal kapal dan book slot kapal ekspor (clickargo).

“Selain itu, masih ada informasi mengenai daftar negara tujuan ekspor per komoditas, daftar pelaku logistik/pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK)/forwarder, dan lainnya,” tutur Susila.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Susila menilai BLE akan membuat kegiatan ekspor-impor di pelabuhan makin efisien. Misal, durasi layanan ship to ship/floating storage unit bisa terpangkas hingga 70% menjadi hanya satu hari, dari semula memerlukan waktu tiga hari.

Begitu juga kegiatan perizinan usaha dengan skema single submission. Dengan BLE, lanjutnya, durasi kegiatan bisa terpangkas hingga 94%, yaitu dari 1 hari menjadi hanya 30 menit.

Untuk meningkatkan iklim industri dan perdagangan melalui inisiasi penataan logistik, Susila menilai Ditjen Bea dan Cukai akan tetap berkolaborasi dengan BP Batam serta Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Baca Juga: Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

"Sebagai sebuah ekosistem, BLE memerlukan partisipasi aktif semua entitas terkait logistik baik di lingkungan pemerintah maupun para pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang bersama," ujarnya. (rig)

Topik : DJBC, ekosistem logistik nasional, batam logistic ecosystem BLE, kegiatan ekspor impor, nasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 14:09 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Menteri PANRB: WFO Diprioritaskan Bagi ASN yang Sudah Divaksin

Jum'at, 24 September 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Pertimbangkan Pandemi, Digitalisasi Sistem PPh Badan Mundur ke 2025

Jum'at, 24 September 2021 | 13:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Asosiasi Minta Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Diperpanjang

Jum'at, 24 September 2021 | 12:30 WIB
PENANAMAN MODAL

Posisi Investasi Indonesia Tertahan Kinerja Saham yang Stagnan

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji