AMERIKA SERIKAT

Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 13 Februari 2020 | 14:17 WIB
Bantu Anak Sekolah, Parlemen Minta Diskon Pajak Makanan

Ilustrasi.

NASHVILLE, DDTCNews—Parlemen Tennessee, AS, mengusulkan keringanan pajak penjualan negara bagian atas makanan mulai 1 Juni hingga 31 Juli untuk membantu warga menghadapi musim panas.

Anggota Parlemen Tennessee Patsy Hazlewood mengatakan saat ini warga Tennessee harus membayar pajak penjualan negara bagian atas makanan dengan tarif 4%. Menurutnya, tarif tersebut sangat memberatkan warga.

“Saya pikir akan sangat membantu warga, terutama bagi yang hidup di pinggiran, pekerja miskin, dan lainnya. Saya tak bisa memberi mereka uang tunai, tetapi saya pikir [keringanan pajak] ini bisa,” kata Hazlewood, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Keringanan pajak makanan atau ‘Food Tax Holiday’ ini, kata Hazlewood, bisa diterapkan pada Juni dan Juli saat masuk libur sekolah. Pasalnya, kebutuhan makanan yang disediakan di rumah umumnya meningkat saat libur sekolah.

“Kami tahu sejumlah anak-anak kami menerima sarapan dan makan siang di sekolah selama ini. Tetapi, saat libur musim panas, banyak dari anak-anak tidak diberi makan dengan baik,” ujar Hazlewood.

Usulan dari Hazlewood ini direspon positif dari oleh anggota parlemen lainnya. Bahkan ada yang menyarankan untuk membuat usulan kebijakan itu menjadi permanen. Sebab, usulan itu dianggap tepat dan sangat dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

“Ini bukan hanya sepenggal undang-undang. Tetapi cara tepat untuk melayani warga Tennessee. Saya percaya ini adalah mereka butuhkan saat ini, "kata Rick Staples, Anggota Parlemen Tennessee.

Meski begitu, usulan anggota parlemen itu tidak mudah dilaksanakan. Pasalnya, Gubernur Tennessee Bill Lee menilai usulan keringanan pajak makanan tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Bill Lee menyatakan Food Tax Holiday yang berlaku selama dua bulan akan memakan biaya senilai USD$88 juta, setara dengan Rp1,2 triliun. Menurutnya, angka sebesar itu berpotensi membuat anggaran pemerintah tidak seimbang dan membahayakan obligasi negara.

“Kami terbuka untuk mencari cara yang bijaksana dalam memangkas pajak. Namun, kami percaya menghimpun lebih banyak uang ke dalam kas pemerintah adalah paling efisien dan bertanggung jawab,” ujar Bill dilansir wmcactionnews5.com. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya