Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Banggar DPR Minta Pemerintah Tidak Ubah Skema Subsidi Listrik

A+
A-
1
A+
A-
1
Banggar DPR Minta Pemerintah Tidak Ubah Skema Subsidi Listrik

Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tidak mengubah skema subsidi listrik berkapasitas 450 VA pada tahun depan.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pengguna listrik berkapasitas 450 VA tergolong masyarakat menengah ke bawah. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, lanjutnya, masyarakat masih akan membutuhkan bantuan berupa subsidi dari pemerintah.

"Kami sepakat tidak mencabut subsidi terhadap 24,7 juta penerima subsidi [listrik]. Itu memang kami yang mendorong pemerintah," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Said mengatakan pembahasan mengenai pemberian subsidi listrik tersebut telah dilakukan dalam Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Banggar DPR. Menurutnya, reformasi tetap dapat berjalan dengan tidak mengubah skema subsidi listrik.

Pada laporan Panja tersebut, terdapat 4 catatan mengenai arah kebijakan subsidi listrik tahun depan. Pertama, subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak. Kedua, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ketiga, transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi geografis. Terakhir, mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu telah memaparkan rencana reformasi subsidi energi untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran mulai tahun depan. Pemerintah menilai subsidi listrik menjadi salah satu bantuan dengan inclusion error tinggi.

Melalui langkah reformasi, pemerintah berencana memberikan subsidi listrik hanya kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Oleh karena itu, 15,19 juta pelanggan listrik R1 450 VA yang tidak masuk dalam DTKS akan dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi. (kaw)

Baca Juga: Soal PPN Sembako di RUU KUP, Ini Pandangan DPR
Topik : subsidi energi, subsidi listrik, DPR, Kemenkeu

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 09 September 2021 | 18:30 WIB
RUU KUP

DPR Jadwalkan Konsinyasi Soal RUU KUP dengan Pemerintah Pekan Depan

Kamis, 09 September 2021 | 11:15 WIB
APBD 2022

Batas Maksimal Defisit APBD 2022 Diturunkan, Ini Kata Kemenkeu

Rabu, 08 September 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM Mobil 100% Diusulkan Diperpanjang Lagi, Ini Kata Kemenkeu

Selasa, 07 September 2021 | 18:00 WIB
RUU HKPD

Pemungutan Pajak Daerah Bakal Diperkuat Lewat RUU Ini

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan