Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Banggar DPR Minta Pemerintah Tidak Ubah Skema Subsidi Listrik

A+
A-
1
A+
A-
1
Banggar DPR Minta Pemerintah Tidak Ubah Skema Subsidi Listrik

Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Badan Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tidak mengubah skema subsidi listrik berkapasitas 450 VA pada tahun depan.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan pengguna listrik berkapasitas 450 VA tergolong masyarakat menengah ke bawah. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, lanjutnya, masyarakat masih akan membutuhkan bantuan berupa subsidi dari pemerintah.

"Kami sepakat tidak mencabut subsidi terhadap 24,7 juta penerima subsidi [listrik]. Itu memang kami yang mendorong pemerintah," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: DPR Setujui Pasal Burden Sharing Subsidi BBM Antara Pusat dan Pemda

Said mengatakan pembahasan mengenai pemberian subsidi listrik tersebut telah dilakukan dalam Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan Banggar DPR. Menurutnya, reformasi tetap dapat berjalan dengan tidak mengubah skema subsidi listrik.

Pada laporan Panja tersebut, terdapat 4 catatan mengenai arah kebijakan subsidi listrik tahun depan. Pertama, subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak. Kedua, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ketiga, transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi geografis. Terakhir, mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien.

Baca Juga: Pemerintah Dorong Pelaku Ekonomi Digital Manfaatkan Tax Holiday

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu telah memaparkan rencana reformasi subsidi energi untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran mulai tahun depan. Pemerintah menilai subsidi listrik menjadi salah satu bantuan dengan inclusion error tinggi.

Melalui langkah reformasi, pemerintah berencana memberikan subsidi listrik hanya kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Oleh karena itu, 15,19 juta pelanggan listrik R1 450 VA yang tidak masuk dalam DTKS akan dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi. (kaw)

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakati Draf RUU APBN 2023, Pasal Ini Ditambahkan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : subsidi energi, subsidi listrik, DPR, Kemenkeu

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 13 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pemda Tahan Laju Inflasi, Sri Mulyani Janjikan Suntikan Dana

Sabtu, 10 September 2022 | 14:00 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Pemerintah Pastikan Persiapan KTT G-20 November di Bali Sesuai Rencana

Sabtu, 10 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penyaluran Subsidi dan Kompensasi Serupa Tapi Tak Sama, Apa Bedanya?

Sabtu, 10 September 2022 | 06:30 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sri Mulyani Lantik dan Kukuhkan 91 Pejabat Kemenkeu, Begini Pesannya

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Sanksi Administrasi yang Dapat Dikurangkan atau Dihapus oleh DJP

Senin, 26 September 2022 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

Senin, 26 September 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Isi SPT Tidak Benar, Terdakwa Ini Dipenjara dan Didenda Rp2,63 Miliar

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien