Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Bali Bakal Terapkan Sistem Pemantauan Online Pajak Hotel & Restoran

1
1

Ilustrasi. (foto: The Kuta Beach Heritage Hotel)

JAKARTA, DDTCNews – Seluruh kabupaten/kota di Bali sepakat untuk menerapkan sistem pemantauan dan pemungutan pajak hotel dan restoran (PHR) secara elektronik. Penerapan sistem ini akan dilakukan secara serentak pada Juli 2019.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan PHR memang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah provinsi, sambungnya, hanya akan memfasilitas dalam pembangunan sistem melalui satu format regulasi yang sama tanpa mengintervensi kewenangan di daerah.

“Paling lambat 25 Juni sudah dilakukan penandatanganan oleh bupati/wali kota. Pada Juli, semua bupati/wali kota, gubuernur, dan Tim Korsupgah [Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan] KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] akan melakukan penandatanganan MoU untuk menyepakati hari dimulainya PHR online,” ujarnya, seperti dikutip pada Jumat (24/5/2019).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Pelaksanaan serentak dengan basis regulasi dan titik mulai yang sama akan mempermudah evaluasi. Adapun kabupaten yang sudah memiliki peraturan daerah dan peraturan bupati terkait PHR online dapat langsung menyesuaikannya dnegan rancangan regulasi yang baru.

Pembangunan sistem pemantauan data transaksi PHR secara elektronik atau online ini merupakan asistensi dari Tim Korsupgah KPK. Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan integrasi tersebut.

Hal ini diharapkan mampu memperbaiki skema pendataan potensi sekaligus mencegah bahkan menghilangkan fraud. Sistem ini dapat mengidentifikasi, merekam, mencatat, memonitor semua potensi,  dan dinamika realisasi penerimaan.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Itu bisa dipantau oleh siapa saja, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun Tim Korsupgah KPK,” imbuh Dewa, seperti dilansir Bali Post.

PHR merupakan salah satu potensi pendapatan yang cukup menjanjikan di Bali. Namun demikian, realisasi penerimaanya masih belum optimal. Hal ini ditengarai karena potensi PHR selama ini belum terdata dengan baik atau proses pemungutannya belum optimal. (kaw)

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak

“Paling lambat 25 Juni sudah dilakukan penandatanganan oleh bupati/wali kota. Pada Juli, semua bupati/wali kota, gubuernur, dan Tim Korsupgah [Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan] KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] akan melakukan penandatanganan MoU untuk menyepakati hari dimulainya PHR online,” ujarnya, seperti dikutip pada Jumat (24/5/2019).

Baca Juga: Tutup Kebocoran, Pemprov Integrasikan Data Pajak Pusat & Daerah

Pelaksanaan serentak dengan basis regulasi dan titik mulai yang sama akan mempermudah evaluasi. Adapun kabupaten yang sudah memiliki peraturan daerah dan peraturan bupati terkait PHR online dapat langsung menyesuaikannya dnegan rancangan regulasi yang baru.

Pembangunan sistem pemantauan data transaksi PHR secara elektronik atau online ini merupakan asistensi dari Tim Korsupgah KPK. Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan integrasi tersebut.

Hal ini diharapkan mampu memperbaiki skema pendataan potensi sekaligus mencegah bahkan menghilangkan fraud. Sistem ini dapat mengidentifikasi, merekam, mencatat, memonitor semua potensi,  dan dinamika realisasi penerimaan.

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

“Itu bisa dipantau oleh siapa saja, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun Tim Korsupgah KPK,” imbuh Dewa, seperti dilansir Bali Post.

PHR merupakan salah satu potensi pendapatan yang cukup menjanjikan di Bali. Namun demikian, realisasi penerimaanya masih belum optimal. Hal ini ditengarai karena potensi PHR selama ini belum terdata dengan baik atau proses pemungutannya belum optimal. (kaw)

Baca Juga: Dorong Munculnya Homestay, Bupati Bebaskan Biaya Izin dan Pajak
Topik : Bali, pajak hotel dan restoran, pajak daerah
artikel terkait
Jum'at, 01 Juli 2016 | 14:42 WIB
YOGYAKARTA
Senin, 27 Agustus 2018 | 09:57 WIB
KABUPATEN BUTON
Rabu, 01 Agustus 2018 | 16:40 WIB
KABUPATEN WAY KANAN
Selasa, 22 November 2016 | 20:02 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
berita pilihan
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 14 September 2018 | 12:58 WIB
KABUPATEN CILACAP
Rabu, 09 Agustus 2017 | 13:33 WIB
KABUPATEN BEKASI
Jum'at, 15 Desember 2017 | 10:17 WIB
KABUPATEN BENGKALIS
Rabu, 24 Oktober 2018 | 13:50 WIB
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Senin, 04 September 2017 | 10:45 WIB
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Rabu, 06 September 2017 | 11:01 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR