Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Australia & Israel Akhirnya Teken Perjanjian Pajak

0
0

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Pemerintah Australia menandatangani perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Israel setelah negosiasi bertahun-tahun lamanya. Perjanjian ini untuk meningkatkan investasi lintas batas dan peluang perdagangan.

Bendahara Australia Josh Frydenberg mengatakan penguatan investasi dan perdagangan menjadi salah satu tujuan utama dalam perjanjian tersebut. Pada 2017—2018, total perdagangan barang Australia-Israel tercatat lebih dari US$1 miliar. Selanjutnya, pemerintah Israel berinvestasi di Australia pada 2017 sebesar US$301 juta.

“Perjanjian pajak baru ini akan semakin memperkuat persahabatan dan hubungan komersial antara kedua negara dan memberi peluang lebih besar untuk menumbuhkan hubungan itu,” tuturnya seperti dikutip pada Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

Terlepas dari kenyataan bahwa Australia dan Israel mempertahankan hubungan bisnis, politik, ekonomi, dan keamanan, masalah pajak tetap belum terselesaikan. Inilah yang memaksa banyak individu dan perusahaan dari kedua negara untuk hidup dengan risiko membayar pajak berganda.

Menurutnya, perjanjian pajak yang ditandatangani pada akhir 28 Maret 2019 itu menurunkan tarif withholding tax untuk menciptakan lingkungan investasi bilateral yang lebih menguntungkan. Hal ini akan mengurangi potensi pajak berganda dan memberikan kepastian yang lebih besar kepada kedua negara.

Perjanjian ini memberikan solusi tidak hanya untuk pajak berganda, tapi juga menentukan tarif pajak yang dikurangi untuk dividen dengan tarif 0-15%, bunga dengan tarif 0-10%, serta royalti dengan tarif pajak 5%. Keringanan tarif itu bertujuan untuk mendorong investasi antara kedua negara.

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Kedua negara merasa optimis penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda akan memperluas volume perdagangan antara Israel dan Australia. Seperti dilansir jewishnews, sejauh ini volume perdagangan kedua negara itu melebihi US$1 miliar (Rp14,03 triliun).

Perjanjian yang dibangun sesuai dengan model dan rekomendasi OECD ini akan mulai berlaku setelah kedua negara menyelesaikan semua proses ratifikasi internal. Jika proses ini selesai pada akhir 2019, perjanjian penghindaran pajak berganda diharapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Baca Juga: Negosiasi Tax Treaty RI-Luksemburg Dimulai Kembali

“Perjanjian pajak baru ini akan semakin memperkuat persahabatan dan hubungan komersial antara kedua negara dan memberi peluang lebih besar untuk menumbuhkan hubungan itu,” tuturnya seperti dikutip pada Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Manual Negosiasi P3B Versi PBB Resmi Diperbarui, Lihat di Sini!

Terlepas dari kenyataan bahwa Australia dan Israel mempertahankan hubungan bisnis, politik, ekonomi, dan keamanan, masalah pajak tetap belum terselesaikan. Inilah yang memaksa banyak individu dan perusahaan dari kedua negara untuk hidup dengan risiko membayar pajak berganda.

Menurutnya, perjanjian pajak yang ditandatangani pada akhir 28 Maret 2019 itu menurunkan tarif withholding tax untuk menciptakan lingkungan investasi bilateral yang lebih menguntungkan. Hal ini akan mengurangi potensi pajak berganda dan memberikan kepastian yang lebih besar kepada kedua negara.

Perjanjian ini memberikan solusi tidak hanya untuk pajak berganda, tapi juga menentukan tarif pajak yang dikurangi untuk dividen dengan tarif 0-15%, bunga dengan tarif 0-10%, serta royalti dengan tarif pajak 5%. Keringanan tarif itu bertujuan untuk mendorong investasi antara kedua negara.

Baca Juga: Benahi Investasi & Perdagangan, Kedua Negara Ini Bakal Teken P3B

Kedua negara merasa optimis penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda akan memperluas volume perdagangan antara Israel dan Australia. Seperti dilansir jewishnews, sejauh ini volume perdagangan kedua negara itu melebihi US$1 miliar (Rp14,03 triliun).

Perjanjian yang dibangun sesuai dengan model dan rekomendasi OECD ini akan mulai berlaku setelah kedua negara menyelesaikan semua proses ratifikasi internal. Jika proses ini selesai pada akhir 2019, perjanjian penghindaran pajak berganda diharapkan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Baca Juga: Negosiasi Tax Treaty RI-Luksemburg Dimulai Kembali
Topik : tax treaty, P3B, Australia, Israel
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Rabu, 22 Mei 2019 | 14:40 WIB
ITALIA
Kamis, 28 Maret 2019 | 16:54 WIB
SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:30 WIB
AZERBAIJAN
Minggu, 18 September 2016 | 19:02 WIB
INDIA
Rabu, 06 Desember 2017 | 11:30 WIB
GHANA
Senin, 04 Juni 2018 | 16:38 WIB
YORDANIA
Kamis, 05 Juli 2018 | 10:45 WIB
NIKARAGUA