Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

1
1

Suasana konferensi pers THR oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencairkan anggaran tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara secara serentak pada hari ini, Jumat (24/5/2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran THR yang mencapai Rp20 triliun sudah hampir dicairkan seluruhnya. Hingga pukul 10.00 WIB tadi, pencairan THR sudah mencapai Rp19 triliun atau sebesar 95% dari pagu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp11,4 triliun merupakan pembayaran THR untuk pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan Polri. Sisanya, yakni sekitar Rp7,6 triliun merupakan pembayaran THR penerima pension atau tunjangan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Pengajuan SPM [Surat Perintah Membayar] THR sudah dilakukan sejak 13 Mei kemarin dan pencairannya dilakukan serentak hari ini,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jumat (24/5/2019).

Skema pencairan THR ini, menurut Sri Mulyani, dilakukan dengan dua landasan hukum. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2019 untuk pemberian THR untuk PNS, TNI/Polri, penerima pensiun, pejabat negara dan penerima tunjangan. Kedua, PP No. 38/2019 untuk alokasi THR bagi pemimpin dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural.

Kedua aturan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam dua aturan teknis terkait tata cara pencairan THR.  Kedua aturan turunan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/2109 untuk PNS, TNI/Polri, pejabat negara dan penerima pension dan PMK No. 59/2019 untuk pemimpin dan pegawai no-PNS pada lembaga nonstruktural.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pencairan THR masih bisa dilakukan hingga 31 Mei mendatang. Sehingga, tidak ada istilah THR hangus karena telat dalam pengurusan pencairan di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

Pasalnya, beberapa pemerintah daerah yang belum membayarkan THR kepada pegawainya. Hingga hari ini, baru 232 pemerintah daerah yang sudah membayarkan THR kepada pegawainya dengan rincian terdiri dari 13 provinsi, 182 kabupaten, 37 kota, dan 71 pemda dalam proses pembayaran.

“Untuk yang belum, dapat diajukan sebelum tanggal 31 Mei dan SPM juga bisa diajukan setelah hari raya, jadi tidak akan hangus,” imbuh Sri Mulyani, sambil memproyeksi pencairan THR ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal II/2019. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Agendakan Rapat Konsultasi Cukai Plastik

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp11,4 triliun merupakan pembayaran THR untuk pegawai negeri sipil (PNS), prajurit TNI, dan Polri. Sisanya, yakni sekitar Rp7,6 triliun merupakan pembayaran THR penerima pension atau tunjangan.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Pengajuan SPM [Surat Perintah Membayar] THR sudah dilakukan sejak 13 Mei kemarin dan pencairannya dilakukan serentak hari ini,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jumat (24/5/2019).

Skema pencairan THR ini, menurut Sri Mulyani, dilakukan dengan dua landasan hukum. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2019 untuk pemberian THR untuk PNS, TNI/Polri, penerima pensiun, pejabat negara dan penerima tunjangan. Kedua, PP No. 38/2019 untuk alokasi THR bagi pemimpin dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural.

Kedua aturan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam dua aturan teknis terkait tata cara pencairan THR.  Kedua aturan turunan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 58/2109 untuk PNS, TNI/Polri, pejabat negara dan penerima pension dan PMK No. 59/2019 untuk pemimpin dan pegawai no-PNS pada lembaga nonstruktural.

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pencairan THR masih bisa dilakukan hingga 31 Mei mendatang. Sehingga, tidak ada istilah THR hangus karena telat dalam pengurusan pencairan di kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

Pasalnya, beberapa pemerintah daerah yang belum membayarkan THR kepada pegawainya. Hingga hari ini, baru 232 pemerintah daerah yang sudah membayarkan THR kepada pegawainya dengan rincian terdiri dari 13 provinsi, 182 kabupaten, 37 kota, dan 71 pemda dalam proses pembayaran.

“Untuk yang belum, dapat diajukan sebelum tanggal 31 Mei dan SPM juga bisa diajukan setelah hari raya, jadi tidak akan hangus,” imbuh Sri Mulyani, sambil memproyeksi pencairan THR ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal II/2019. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Minta DPR Agendakan Rapat Konsultasi Cukai Plastik
Topik : THR, PNS, TNI, Polri, Sri Mulyani
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP