Review
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 15:32 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (1)
Senin, 30 Maret 2020 | 15:01 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Rabu, 18 Maret 2020 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 18 MARET-24 MARET 2020
Rabu, 11 Maret 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 11 MARET-17 MARET 2020
Rabu, 04 Maret 2020 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 4 MARET-10 MARET 2020
Komunitas
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 30 Maret 2020 | 15:23 WIB
KELUARGA KERAJAAN INGGRIS
Senin, 23 Maret 2020 | 15:13 WIB
ANEKDOT AKUNTAN
Reportase
DDTC Indonesia
GET
x

Asosiasi Minuman Ringan Ingin Bertemu Sri Mulyani Bahas Cukai

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Minuman Ringan Ingin Bertemu Sri Mulyani Bahas Cukai

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Asosiasi Industri Minuman Ringan berencana bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyampaikan keberatannya atas rencana pengenaan cukai pada minuman-minuman kemasan berpemanis.

Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan Triyono Prijosoesilo mengaku khawatir kebijakan cukai pada minuman berpemanis akan menurunkan konsumsi, sehingga berdampak kerugian pada industri minuman ringan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian sebagai induk kami. Kami akan senang kalau bisa berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk membahas lebih jauh lagi soal dampak cukai itu," katanya, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga: Nasib Pembahasan RUU Omnibus Law Ditentukan Pekan Depan

Triyono tak sependapat dengan Sri Mulyani soal cukai minuman berpemanis yang berpotensi menyumbang penerimaan negara hingga Rp6,25 triliun. Menurutnya, negara justru terancam merugi atau tekor lebih banyak lagi.

Alasannya, lanjut Triyono, kebijakan itu justru berpotensi membuat pajak penjualan dan penghasilan dari produsen minuman ringan turun drastis. Bahkan, bisa menyebabkan ribuan tenaga kerja dari industri minuman ringan menganggur.

Dia juga tak sependapat alasan Sri Mulyani memungut cukai karena minuman manis sebagai penyebab utama obesitas dan penyakit diabetes melitus. Menurutnya, minuman manis hanya menyumbang 6,5% dari total konsumsi kalori harian masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Tarif Pajak Daerah Diatur Ulang, Wali Kota: Tak Jadi Soal, Asalkan...

Untuk diketahui, Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI berencana memungut cukai sebesar Rp1.500—Rp2.500 per liter tergantung jenis produk minuman.

Tarif termurah akan dikenakan pada produk teh manis botolan, sedangkan tarif termahal akan dibebankan pada minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman berenergi dan konsentrat. (rig)

Baca Juga: Semua Wali Kota Kini Dukung RUU Omnibus Law

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian sebagai induk kami. Kami akan senang kalau bisa berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan untuk membahas lebih jauh lagi soal dampak cukai itu," katanya, Jumat (21/2/2020).

Baca Juga: Nasib Pembahasan RUU Omnibus Law Ditentukan Pekan Depan

Triyono tak sependapat dengan Sri Mulyani soal cukai minuman berpemanis yang berpotensi menyumbang penerimaan negara hingga Rp6,25 triliun. Menurutnya, negara justru terancam merugi atau tekor lebih banyak lagi.

Alasannya, lanjut Triyono, kebijakan itu justru berpotensi membuat pajak penjualan dan penghasilan dari produsen minuman ringan turun drastis. Bahkan, bisa menyebabkan ribuan tenaga kerja dari industri minuman ringan menganggur.

Dia juga tak sependapat alasan Sri Mulyani memungut cukai karena minuman manis sebagai penyebab utama obesitas dan penyakit diabetes melitus. Menurutnya, minuman manis hanya menyumbang 6,5% dari total konsumsi kalori harian masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Tarif Pajak Daerah Diatur Ulang, Wali Kota: Tak Jadi Soal, Asalkan...

Untuk diketahui, Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI berencana memungut cukai sebesar Rp1.500—Rp2.500 per liter tergantung jenis produk minuman.

Tarif termurah akan dikenakan pada produk teh manis botolan, sedangkan tarif termahal akan dibebankan pada minuman berkarbonasi atau soda, serta minuman berenergi dan konsentrat. (rig)

Baca Juga: Semua Wali Kota Kini Dukung RUU Omnibus Law
Topik : barang kena cukai, minuman berpemanis, asosiasi industri minuman ringan, ruu omnibus law
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 04 Mei 2018 | 18:02 WIB
IRLANDIA
Kamis, 27 Februari 2020 | 15:45 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Februari 2020 | 11:40 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 17 Februari 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
berita pilihan
Senin, 30 Maret 2020 | 18:11 WIB
PMK 22/2020
Senin, 30 Maret 2020 | 17:53 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:41 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 30 Maret 2020 | 17:10 WIB
RESPONS KEBIJAKAN PAJAK PERANGI DAMPAK VIRUS CORONA (2)
Senin, 30 Maret 2020 | 16:56 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 Maret 2020 | 16:50 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 Maret 2020 | 16:20 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA