INGGRIS

Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Pajak Penumpang Dihapus Setahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Juli 2020 | 11:47 WIB
Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Pajak Penumpang Dihapus Setahun

Ilustrasi penumpang tiba di Bandara Heathrow, saat Britain mengumumkan karantina selama 14 hari untuk kedatangan internasional, menyusul penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di London, Britain, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Tobuy Melville/hp/cfo

LONDON, DDTCNews—Asosiasi maskapai penerbangan di Inggris, Airline UK meminta pemerintah menangguhkan pungutan pajak pada industri penerbangan guna membantu maskapai memulihkan usaha karena pandemi Covid-19.

Asosiasi tersebut mewakili seluruh maskapai penerbangan asal Negeri Ratu Elizabeth seperti British Airways, EasyJet dan Ryan Air. Mereka meminta pemerintah tidak memungut pajak penumpang pesawat atau Air Passenger Duty (APD) selama satu tahun penuh.

"Bandara di Inggris akan berada dalam situasi berbahaya bila pemerintah tidak mengambil langkah untuk mendukung sektor usaha kami," kata CEO Airlines UK Tim Alderslade dikutip Selasa (21/7/2020).

Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Menurut Alderslade, relaksasi pungutan APD akan berguna untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian. Insentif ini akan menjadi stimulus yang jadi penopang kegiatan usaha terutama untuk menghadapi periode libur musim dingin.

Selama masa pandemi, pelaku usaha cemas penumpang pesawat anjlok selama musim dingin. Padahal dalam situasi normal, liburan musim dingin merupakan salah satu periode tersibuk untuk industri penerbangan di Inggris.

Periode sibuk ini juga menjadi waktu bagi maskapai untuk mengejar pundi-pundi pendapatan. Untuk itu, relaksasi pajak penumpang dibutuhkan agar pelaku usaha tetap dapat bertahan di masa sulit seperti saat ini.

Baca Juga:
Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

“Relaksasi APD akan meningkatkan jumlah penumpang sekitar 12% selama 12 bulan ke depan,” jelas Alderslade dilansir dari Nasdaqcom.

Untuk diketahui, setidaknya industri penerbangan Inggris telah melakukan 30.000 pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup 8.000 jenis pekerjaan yang berhubungan dengan industri penerbangan.

Alderslade menambahkan pemerintah seharusnya mencontoh negara Uni Eropa yang memberikan dukungan khusus bagi sektor penerbangan. Salah satunya Prancis yang memberikan bantuan senilai US$7,9 miliar kepada Air France selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Pajak penumpang pesawat atau APD dibebankan kepada penumpang yang berasal dari Inggris berdasarkan kelas penumpang dan jarak rute penerbangan. Pungutan APD ditetapkan sebesar £13 atau Rp244.000 untuk penumpang kelas ekonomi.

Pungutan ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik dan rute Eropa. Kemudian, pajak penumpang pesawat bisa lebih dari £170 untuk penumpang kelas bisnis dengan rute jarak jauh. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan